Target tersebut menjadi bagian dari kontribusi UT dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui perluasan akses pendidikan tinggi yang diimbangi dengan peningkatan kualitas lulusan.

Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto, mengatakan, target jangka menengah yang harus dicapai adalah melayani minimal satu juta mahasiswa secara nasional pada akhir 2029.

Menurutnya, pencapaian target tersebut tidak cukup hanya diukur dari jumlah mahasiswa. UT juga harus memastikan para lulusannya memiliki kualitas, integritas, serta reputasi akademik yang diakui masyarakat.

"Target itu bukan hanya soal jumlah, tapi harus dibuktikan dengan kualitas alumni," tegas Ali usai prosesi wisuda 1.351 mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Surabaya semester 2026/2027 Ganjil, Minggu (11/10/2026).

Menurutnya, alumni UT harus memiliki integritas, kebanggaan akademik, dan reputasi yang diakui masyarakat. 

Salah satu strategi untuk memperkuat wawasan kebangsaan adalah memberikan keleluasaan mahasiswa memilih lokasi wisuda di seluruh Indonesia.

"Sehingga wawasan ke-Indonesia-an mahasiswa kita makin bagus dan makin luas. Kita yakin Indonesia Emas 2045 bisa diwujudkan," ujar Ali.

Sementara itu, UT Surabaya sebagai salah satu unit layanan menunjukkan tren positif. Secara konsisten menggelar wisuda dua kali setahun dengan jumlah tidak kurang dari 1.000 wisudawan per periode.

Direktur UT Surabaya Prof. Dr. Suparti, menyebutkan, secara administratif wilayah layanan offline UT Surabaya mencakup 18 kabupaten/kota. Namun layanan penuhnya telah menjangkau 118 kabupaten/kota se-Indonesia.

"Bahkan mahasiswa dari Aceh dapat mendaftar di UT Surabaya dan tetap dilayani," kata Suparti.

Perluasan jangkauan ini didukung sistem ujian Automated Online Proctoring (AOP) yang memungkinkan mahasiswa ujian dari mana saja hanya dengan laptop, HP, dan jaringan internet.

"Sehingga tidak ada kendala untuk kuliah di UT, tidak ada kata terlambat untuk kuliah di UT," imbuhnya. 

Pada periode ini, dari total 2.345 lulusan UT Surabaya, sebanyak 1.351 mahasiswa mendaftar wisuda. 

Wisuda di UT tidak bersifat wajib, dengan biaya administrasi Rp750.000 sudah termasuk toga, tas, dan perlengkapan wisuda gratis.

Kapolda Jatim yang merupakan putra asli Bojonegoro itu tiba di kediaman keluarganya sekitar pukul 13.19 WIB. Kedatangannya di Kelurahan Ledokwetan, Kecamatan Bojonegoro, disambut Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty bersama jajaran.

Setelah beristirahat sejenak, Dekananto menuju pemakaman keluarga di Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro. Di tempat tersebut, ia terlihat bersimpuh dan memanjatkan doa dengan khusyuk di pusara orang tuanya, kemudian menaburkan bunga.

Usai berziarah, jenderal polisi berpangkat bintang dua itu kembali ke kediaman keluarga untuk bersilaturahmi. Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Sri Wahyuni, serta Kapolres Bojonegoro AKBP Yenni Diarty.

Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menjelaskan, kunjungan Dekananto bukan merupakan agenda kedinasan, melainkan kegiatan keluarga untuk berziarah ke makam leluhur. Ia bersama Bupati Bojonegoro menyempatkan diri datang untuk bersilaturahmi.

“Ini hanya acara keluarga, beliau (Kapolda Jatim) ziarah ke makam leluhurnya,” terang Umar.

Umar mengaku bangga karena Dekananto, yang berasal dari Bojonegoro, kini dipercaya memimpin Kepolisian Daerah Jawa Timur. Ia berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan lancar serta membawa manfaat bagi masyarakat.

Menurut Umar, masyarakat Bojonegoro juga siap memperkuat sinergi dengan kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Semoga beliau mudah menjalankan amanah sebagai Kapolda Jatim dan kita dari Bojonegoro siap bersinergi untuk menciptakan kamtibmas,” tegasnya.

Kunjungan ke kampung halaman tersebut menjadi momen bagi Dekananto untuk berziarah sekaligus menjalin silaturahmi dengan keluarga dan tokoh daerah.

Di tengah tugasnya memimpin Polda Jawa Timur, hubungan dengan daerah asal juga menjadi bagian dari perjalanan personal seorang putra Bojonegoro yang kini mengemban tanggung jawab di tingkat provinsi.

Guru Besar Sosiologi Pendidikan FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Dr. Tuti Budirahayu, Dra., M.Si., menilai kebijakan kuliah gratis seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghapusan biaya pendidikan. Pemerintah perlu memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan mahasiswa yang selama ini terkendala kemampuan ekonomi.

Menurut Tuti, kuliah gratis dapat menjadi salah satu instrumen pemerataan kesempatan belajar. Namun, keberhasilannya bergantung pada desain kebijakan, terutama dalam menentukan kelompok penerima manfaat dan bentuk bantuan yang diberikan.

“Gagasan kuliah gratis dapat menjadi instrumen pemerataan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini paling tidak beruntung mengakses pendidikan tinggi. Seperti kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya, Minggu (11/10/2026).

Ia mengingatkan bahwa penghapusan biaya kuliah secara umum belum tentu menghilangkan kesenjangan antarmahasiswa. Mereka yang berasal dari keluarga mampu berpotensi memperoleh manfaat yang sama, sedangkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu masih dapat menghadapi kendala untuk mengakses dan menyelesaikan pendidikan tinggi.

“Bisa diprediksi, mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial lebih akan lebih diuntungkan dengan kebijakan tersebut. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kelas bawah, kondisinya mungkin akan sama saja. Artinya, pendidikan tinggi gratis tidak dapat menyelesaikan persoalan ketimpangan pendidikan,” terangnya.

Tuti juga menyoroti kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi yang tidak hanya berkaitan dengan pembayaran uang kuliah. Setiap perguruan tinggi memiliki kebutuhan operasional berbeda, sementara mahasiswa juga harus menghadapi biaya hidup dan kebutuhan penunjang selama menempuh pendidikan.

Menurutnya, kebijakan kuliah gratis perlu disusun dengan perhitungan pembiayaan yang matang. Penghapusan atau pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) saja belum tentu cukup untuk memastikan seluruh mahasiswa dapat belajar dengan kondisi yang setara.

Sebagai langkah alternatif, Tuti mengusulkan tiga pendekatan. Pertama, pemerintah perlu memperluas pemerataan akses pendidikan melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan sejak jenjang dasar hingga perguruan tinggi.

Kedua, skema beasiswa dan subsidi atau public funding perlu diperbanyak, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Bantuan tersebut dapat diarahkan agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan.

Ketiga, kebijakan pendidikan tinggi harus menggabungkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan memberikan hak pendidikan yang sama, sedangkan keadilan menuntut adanya dukungan sesuai kebutuhan agar mahasiswa yang menghadapi keterbatasan tidak semakin tertinggal.

“Kesetaraan memastikan hak pendidikan yang sama bagi semua mahasiswa, sedangkan keadilan memberikan dukungan sesuai kebutuhan agar mahasiswa kurang beruntung dapat mencapai kualitas lulusan yang setara,” jelasnya.

Pandangan tersebut menegaskan pentingnya merancang kebijakan kuliah gratis secara tepat sasaran. Perluasan akses pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari berkurangnya biaya kuliah, tetapi juga dari kemampuan mahasiswa berbagai latar belakang ekonomi untuk masuk perguruan tinggi dan menuntaskan pendidikannya.

Ajang yang digelar selama dua hari, 10–11 Oktober 2026, ini tidak hanya menjadi arena adu keterampilan baris-berbaris, tetapi juga menekankan pembentukan karakter generasi muda.

Sebanyak 248 tim tercatat mengikuti kejuaraan yang berlangsung di Student Entrepreneurship Center dan pelataran Gedung Fakultas Kedokteran Untag Surabaya. Setiap tim terdiri atas 16 anggota yang bersaing dalam sejumlah kategori perlombaan.

Kejurda Forbasi 2026 diselenggarakan melalui kolaborasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur, Forbasi Jawa Timur, dan Untag Surabaya.

Berbagai kategori dipertandingkan, mulai dari Lomba Olahraga Baris Berbaris (LOBB) U-12, U-15, dan U-19, Variasi dan Formasi Musik (Varformus) U-15 dan U-19, Regu Kibar Bendera (Rukibra) U-19, hingga Bintang Baris.

Ketua Forbasi Jawa Timur, R.B. Adityanto Indratama, A.Md.Ak., S.M., mengatakan kejuaraan tahun ini mengusung tema “Bergerak Menuju Jawa Timur Hebat” dengan semangat “Tegak, Bergerak, Berdampak”.

Menurut Adityanto, kompetisi tersebut dirancang lebih dari sekadar perlombaan untuk memperebutkan gelar juara. Kejuaraan ini juga menjadi sarana menanamkan kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan nasionalisme kepada para pelajar.

“Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembentukan karakter generasi muda melalui penanaman nilai-nilai kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan nasionalisme di kalangan pelajar,” jelasnya, Minggu (11/10/2026).

Rektor Untag Surabaya, Dr. Harjo Seputro, S.T., M.T., menilai kegiatan baris-berbaris memiliki peran dalam membangun sikap dan karakter peserta. Selain kemampuan fisik dan ketepatan gerakan, perlombaan menuntut kekompakan, kerja sama, serta kepatuhan terhadap instruksi.

“Lomba baris-berbaris ini bukan hanya kompetisi fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai luhur, seperti disiplin, kerja sama yang solid, sportivitas, serta ketekunan,” ungkap Harjo.

Ia juga meminta para peserta menjadikan kejuaraan tersebut sebagai kesempatan menunjukkan kemampuan sekaligus mempererat hubungan antarpelajar dari berbagai daerah di Jawa Timur.

“Jadikan ajang ini untuk menunjukkan kemampuan, meraih prestasi setinggi-tingginya, dan mempererat tali persaudaraan antarpeserta se-Jawa Timur,” pesannya.

Kepala Dispora Jawa Timur, Dr. Muhammad Hadi Wawan Guntoro, S.STP., M.Si., CIPA, berharap Kejurda Forbasi 2026 turut memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.

Ia menekankan pentingnya melahirkan pelajar berprestasi yang tetap menjunjung nilai kebangsaan dan persatuan di tengah keberagaman.

“Saya berharap kejuaraan ini tidak hanya melahirkan generasi muda yang berprestasi, tetapi juga membentuk karakter yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan dan mempererat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.

Kebanggaan juga dirasakan Revalia Pratama dari SMP Negeri 1 Pati Jember setelah meraih Juara Utama 1 kategori Rukibra U-15.

Ia mengaku terharu karena perjuangan dan latihan yang dijalani bersama tim akhirnya membuahkan hasil.

“Saya merasa senang dan terharu karena kerja keras dan pengorbanan selama ini akhirnya terbayar tuntas. Terima kasih juga kepada Forbasi dan Untag Surabaya atas fasilitas yang sangat baik,” ucap Revalia.

Selain perlombaan, penyelenggara menghadirkan bazar makanan dan minuman serta Expo Pendidikan Untag Surabaya. Acara juga dimeriahkan penampilan musik DJ QQS X Donna dan GAD Coustic.

Melalui kejuaraan ini, penyelenggara berharap olahraga baris-berbaris semakin berkembang di kalangan pelajar.

Kompetisi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengasah keterampilan, membangun kedisiplinan, dan memperluas persaudaraan lintas daerah.

Hujan sedang hingga lebat yang berpotensi disertai petir dan angin kencang diprakirakan meluas ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Blora, Grobogan, Sragen, hingga Boyolali.

Dalam pembaruan peringatan dini pukul 19.40 WIB, BMKG menyebut potensi hujan sedang hingga lebat mulai terjadi sekitar pukul 19.50 WIB di Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, serta Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan.

Potensi cuaca tersebut dapat meluas ke wilayah Kabupaten Blora, khususnya Kecamatan Jati, Randublatung, dan Kradenan. Warga di wilayah tersebut diimbau mewaspadai perubahan cuaca selama periode peringatan berlangsung.

Di Kabupaten Grobogan, potensi hujan juga dapat meluas ke Kecamatan Karangrayung, Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Gabus, Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan, dan Purwodadi.

Sementara itu, di Kabupaten Sragen, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Gondang, Sambungmacan, Ngrampal, Gesi, dan Tangen. Adapun di Kabupaten Boyolali, potensi perluasan hujan diprakirakan mencapai Kecamatan Juwangi.

BMKG memperkirakan kondisi cuaca tersebut masih dapat berlangsung hingga pukul 21.00 WIB. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap potensi sambaran petir dan angin kencang, terutama saat beraktivitas di luar ruangan maupun ketika berkendara.

Peringatan dini ini merupakan informasi cuaca jangka pendek yang dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer. Masyarakat dapat memantau pembaruan resmi melalui laman Nowcasting BMKG di https://nowcasting.bmkg.go.id.

Festival yang memasuki tahun ketiga ini menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Blora melestarikan kesenian tradisional sekaligus mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ribuan penari tampil dengan kostum berwarna-warni, mengikuti irama musik tayub yang menjadi salah satu kesenian khas Blora. Pertunjukan tersebut juga diramaikan berbagai kesenian tradisional lain, seperti Barongan, Jedoran, dan Tari Prajurit Suro ing Jipang.

Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, yang akrab disapa Gus Arief, mengatakan BCF menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas.

Menurutnya, pelestarian kesenian tradisional perlu berjalan beriringan dengan pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

“Kita berharap dengan adanya Blora Culture Festival ini menunjukkan bahwa budaya kita, pariwisata kita berjalan beriringan, dan sekaligus kita bisa menggerakkan juga sektor UMKM dan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Blora,” kata Gus Arief saat menghadiri festival.

Pemkab Blora juga membidik BCF agar dapat berkembang menjadi agenda budaya yang memiliki jangkauan nasional.

Salah satu target yang ingin dicapai adalah masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN), program Kementerian Pariwisata yang mengangkat berbagai acara unggulan di daerah.

Gus Arief menyebut, pengembangan festival membutuhkan persiapan, promosi, dan dukungan berbagai pihak agar penyelenggaraannya semakin berkualitas.

Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat jejaring dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah serta pengelola desa wisata dari berbagai wilayah.

Tak berhenti pada jumlah 1.000 penari, Gus Arief turut membuka peluang peningkatan skala penyelenggaraan BCF pada tahun-tahun mendatang.

Ia menyampaikan target hingga 10.000 penari dapat dipertimbangkan apabila didukung perencanaan dan anggaran yang memadai.

Selain menampilkan kesenian tradisional, BCF 2026 juga disandingkan dengan pertemuan Forum Komunikasi Desa Wisata ke-35 se-Jawa Tengah.

Kegiatan ini menghadirkan pengelola desa wisata dan perwakilan dinas pariwisata, sehingga membuka ruang pertukaran pengalaman dalam mengembangkan potensi wisata daerah.

Kepala Bidang Pariwisata Dinporabudpar Blora, Yeti Romdonah, mengatakan konsep kolaborasi sengaja dihadirkan untuk memberi ruang kepada berbagai komunitas seni.

Melalui pertunjukan bersama, beragam warisan budaya Blora diharapkan semakin dikenal oleh pengunjung.

“Konsep kolaboratif ini sengaja diciptakan untuk memeluk semua komunitas seni, memberi mereka ruang bernapas yang lebih lega, sekaligus membisikkan keindahan warisan leluhur Blora kepada setiap pasang mata pengunjung Goa Terawang,” ujar Yeti.

Penyelenggaraan festival turut mendapat dukungan dari ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) sebagai sponsor utama.

Perwakilan EMCL, Syamsuar Syamsuddin, menyampaikan bahwa Blora merupakan wilayah penting bagi perusahaan dan pihaknya berkomitmen untuk tumbuh bersama masyarakat serta pemerintah daerah.

Melalui BCF 2026, Pemkab Blora berharap kesenian tradisional tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga memberi dampak terhadap kunjungan wisata dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pengembangan festival secara berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat daya tarik Goa Terawang Ecopark sekaligus memperluas promosi wisata Kabupaten Blora.

Program tersebut memberikan alternatif perjalanan antarkota dengan biaya lebih terjangkau. Tarif khusus berlaku untuk sejumlah perjalanan kereta api dari dan menuju Stasiun Cepu, dengan pilihan kelas ekonomi dan eksekutif sesuai relasi yang ditentukan serta ketersediaan tempat duduk.

Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, mengatakan program tersebut sekaligus menjadi upaya perusahaan mengoptimalkan tempat duduk yang belum terisi pada perjalanan tertentu.

“Pemberlakuan tarif khusus ini diharapkan dapat memudahkan mobilitas harian warga Cepu dan sekitarnya, baik untuk keperluan bisnis, pendidikan, pekerjaan, maupun rekreasi antarkota dengan pilihan transportasi yang ramah di kantong,” ujar Luqman Arif dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).

Untuk rute Cepu menuju Surabaya Pasarturi atau Surabaya Gubeng maupun sebaliknya, tarif khusus kelas eksekutif ditetapkan sebesar Rp175.000. Sementara itu, penumpang kelas ekonomi dapat menikmati tarif Rp130.000.

Sejumlah kereta api yang melayani relasi Cepu–Surabaya tersebut meliputi KA Sembrani, KA Harina, KA Gumarang, KA Sancaka Utara, KA Jayabaya, KA Dharmawangsa Ekspres, dan KA Kertajaya.

Adapun perjalanan Cepu–Yogyakarta pulang-pergi mendapatkan tarif khusus sebesar Rp185.000 untuk kelas eksekutif dan Rp130.000 untuk kelas ekonomi. Pada relasi ini, layanan yang tercantum dalam program adalah KA Sancaka Utara.

Masyarakat yang ingin mendapatkan tiket dengan tarif tersebut perlu memperhatikan waktu pemesanan. KAI menetapkan pembelian tarif khusus dapat dilakukan mulai dua jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api di stasiun terkait.

Pemesanan tersedia melalui aplikasi Access by KAI, loket stasiun, dan situs resmi KAI di kai.id. Namun, tiket hanya dapat diperoleh selama alokasi tempat duduk untuk tarif khusus masih tersedia.

Program ini juga dapat berlaku bagi perjalanan kereta api tambahan atau fakultatif sesuai relasi yang telah ditentukan. Meski demikian, tiket tarif khusus tidak dapat digabungkan dengan hak reduksi lain, kecuali untuk penumpang anak berusia di bawah tiga tahun atau infant, kru dinas, serta ketentuan internal perusahaan yang berlaku.

Warga yang membutuhkan informasi mengenai jadwal, ketersediaan tiket, dan layanan perjalanan dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121, WhatsApp 0811-2223-3121, email cs@kai.id, atau akun media sosial resmi @KAI121.

Dengan tarif mulai Rp130.000, program ini dapat menjadi pilihan bagi masyarakat Cepu, Blora, Bojonegoro, dan sekitarnya yang hendak bepergian ke Surabaya maupun Yogyakarta. Calon penumpang tetap perlu memeriksa jadwal dan ketersediaan tiket sebelum melakukan pemesanan.

Pengoperasian tiga pos tersebut merupakan bagian dari Program Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Tahun 2026. Program ini mencakup 15 titik prioritas.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan, langkah ini menjadi komitmen perusahaan dalam memperkuat keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

"Tiga Pos JPL baru ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat pengamanan di perlintasan sebidang yang menjadi titik prioritas," jelas Mahendro. 

Adapun tiga pos yang telah beroperasi berada di wilayah Kota Surabaya, yakni JPL 10 dan JPL 13A di petak jalan Wonokromo-Sepanjang, serta JPL 393 di petak jalan Kandangan-Tandes.

Selain tiga pos yang telah beroperasi, 12 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Rinciannya, enam titik di Kabupaten Lamongan, dan masing-masing satu titik di Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, dan Bojonegoro, serta sisa titik di Surabaya.

Mahendro menjelaskan, program ini dilaksanakan secara bertahap dengan penyediaan fasilitas pendukung dan kesiapan petugas sesuai prosedur pengamanan perlintasan.

Selain peningkatan fasilitas, pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk disiplin saat melintasi perlintasan sebidang.

Pengguna jalan wajib mematuhi rambu dan sinyal peringatan, berhenti saat palang pintu tertutup, serta mendahulukan perjalanan kereta api.

"Keselamatan merupakan prioritas utama. Kereta api membutuhkan jarak pengereman yang panjang, sehingga setiap pengguna jalan harus disiplin dan tidak mengambil risiko saat melintas. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama," ujar Mahendro.

Dua mobil andalannya sukses mempertahankan gelar juara pertama di kelas berbeda dalam kompetisi yang digelar di Universitas Jember hingga Minggu (4/10/2026).

Dalam kompetisi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Pusat Prestasi Nasional tersebut, Nogogeni XI EVO atau Nela menjadi juara pertama kelas Urban Listrik dengan efisiensi mencapai 275,57 kilometer per kilowatt jam (km/kWh).

Sementara itu, Nogogeni IX atau Bela kembali merajai kelas Urban Etanol dengan catatan efisiensi 594,44 kilometer per liter.

General Manager Tim Nogogeni ITS Hafiz Diandra Pratama mengungkapkan capaian yang meningkat 10,5 persen dari tahun lalu tersebut merupakan buah riset sejak November 2025.

Pemangkasan bobot Nela menjadi 72 kilogram dicapai lewat inovasi mikrokontroler dengan pengendalian motor BLDC yang presisi.

"Di sisi lain, pembaruan drivetrain dan konstruksi mesin sukses menurunkan bobot Bela menjadi 86 kilogram," kata Hafiz, Rabu (07/10/2026). 

Perjuangan di sirkuit tidak mudah mengingat adanya perubahan regulasi mendadak serta cuaca hujan deras. 

Driver mobil Nela Jeremi Mantovanio Sibarani mengaku harus sangat disiplin menjaga strategi di lintasan.

"Satu kesalahan kecil seperti pengereman yang terlalu dalam bisa langsung memengaruhi hasil," ujar mahasiswa angkatan 2024 tersebut.

Prestasi tersebut dikawal dosen pembimbing Tim Nogogeni ITS Dedy Zulhidayat Noor ST MT PhD.

IInovasi efisiensi energi tersebut sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-7, ke-13, dan ke-17.

Aziz yang juga Founder Firma Hukum PROGRESIF LAW menilai, dugaan aliran dana yang menjadi perbincangan publik perlu diperiksa secara objektif. Ia mengingatkan agar tuduhan yang belum terbukti tidak langsung diperlakukan sebagai fakta hukum.

“Tuduhan tanpa bukti tidak bisa dianggap sebagai fakta hukum, begitu pula bantahan tanpa pembuktian transparan tidak otomatis menghilangkan spekulasi,” ujar Aziz dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Menurut Aziz, penyelesaian polemik sebaiknya diawali dengan memberikan ruang kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi. Ia meminta semua pihak menahan diri agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan di lingkungan organisasi.

“Jalur hukum pidana sebaiknya ditempatkan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Sebelum saling melapor, para pihak sebaiknya diberi ruang untuk duduk bersama dalam forum klarifikasi,” katanya.

Untuk menguji dugaan yang berkembang, Aziz mengusulkan audit keuangan independen terhadap penyelenggaraan Muktamar NU ke-35. Audit tersebut diharapkan dapat menelusuri sumber dana, penggunaan anggaran, dan transaksi yang menjadi pokok persoalan.

Aziz, yang juga menjabat Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), menilai pemeriksaan oleh auditor profesional dapat membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan keuangan muktamar. Ia menekankan bahwa proses tersebut harus dilakukan secara objektif dan tidak bertujuan menghakimi pihak tertentu.

Selain audit, Aziz mengusulkan pembentukan Tim Klarifikasi dan Integritas Muktamar yang melibatkan unsur Syuriyah, pakar hukum, auditor independen, serta tokoh senior NU lintas kelompok.

“Tugas tim ini bukan untuk menghakimi, melainkan mencari fakta objektif mengenai kebenaran tuduhan, sumber dana, serta pengaruhnya terhadap keputusan muktamirin,” lanjutnya.

Aziz juga meminta PBNU mengutamakan islah atau penyelesaian melalui dialog apabila persoalan masih dapat diselesaikan secara internal. Namun, ia menegaskan bahwa upaya perdamaian harus tetap berjalan beriringan dengan pemeriksaan fakta dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa persoalan etik keagamaan, pelanggaran aturan organisasi, dan dugaan tindak pidana perlu dibedakan dalam proses penanganannya. Masing-masing memiliki mekanisme tersendiri sehingga penyelesaiannya harus disesuaikan dengan kewenangan dan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan, Aziz mendorong PBNU menyusun protokol integritas untuk pelaksanaan muktamar mendatang. Protokol tersebut diharapkan mencakup transparansi keuangan, pengawasan independen, serta mekanisme pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Aziz menyebut polemik pascamuktamar juga menjadi tantangan bagi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 di bawah Rais Aam KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

Ia berharap kepemimpinan baru PBNU dapat menangani persoalan tersebut secara terbuka, adil, dan berdasarkan mekanisme organisasi. Menurutnya, langkah yang terukur diperlukan untuk menjaga kepercayaan warga NU sekaligus mencegah polemik semakin meluas.

“Polemik Tambakberas harus dijadikan titik balik reformasi tata kelola Muktamar agar lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas demi menjaga marwah Nahdlatul Ulama,” tutup Aziz.

Hingga berita ini disusun, audit independen dan pembentukan Tim Klarifikasi dan Integritas masih berupa usulan yang disampaikan Aziz. Kebenaran dugaan risywah tersebut belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan pernyataan dalam siaran pers tersebut.