Ketua Komisi D DPRD Blora, Gus Labib: Petugas KB dan Dalduk Ujung Tombak Kasus Stunting

Advertisement

MEMANGGIL.CO – Ketua Komisi D DPRD Blora H Ahmad Labib Hilmy alias Gus Labib mengatakan, soal penanganan kasus stunting (anak dengan keterlambatan pertumbuhan) ada beberapa pihak yang menjadi stakeholder. Di antaranya adalah bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk (dalduk).

“Keduanya, yaitu bidang KB dan dalduk itu, adalah stakeholder yang tidak bisa dipisahkan. Karena keduanya berperan penting dalam menekan angka stunting di Kabupaten Blora,” ujarnya pada media Memanggil.co, ditulis Selasa (02/04/2024).

Menurut Gus Labib, Bidang KB dan Dalduk berinteraksi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.

Jadi, para personelnya yang rajin turun ke desa-desa, kampung-kampung, juga dengan para aktivis Posyandu, bidan-bidan desa dan lainnya. Dengan demikian, para aktivisnya ini, langsung bersentuhan ke masyarakat.

Baca Juga:   BPPKAD Optimis Target PAD Blora 2024 Bakal Tercapai

“Ya, seperti cek kesehatan balita, penimbangan balita, juga mengecek kesehatan Ibu-ibu hamil. Jadi sangat realistis kerja mereka di lapangan,” paparnya.

Makanya, lanjut Gus Labib, sinergitas Dinas Kesehatan Kabupaten, petugas KB dan petugas dalduk itu betul-betul punya visi dan misi serta kinerja yang searah.

“Jadi, mereka inilah yang menjadi penggerak kesehatan di desa-desa,” imbuhnya.

Menurut Gus Labib, yang juga perannya tidak bisa diabaikan adalah Dinas Sosial Kabupaten. Karena hal ini berkaitan dengan data kemiskinan yang ada di Kabupaten Blora.

Karena, untuk kaitan masalah bantuan-bantuan yang sifatnya konsumtif, memang betul-betul harus tepat sasaran.

Baca Juga:   Pemkab Blora Bikin Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Asusila Kades Sendangharjo, Ini Dasar dan Langkahnya

“Itu yang punya domain dan file, yang datanya adalah di Dinas Sosial Blora. Karena dua hal itu stunting yang hubungannya dengan kesehatan, hubungannya dengan pernikahan dini, hubungannya dengan kemiskinan. Itu kan tiga faktor yang tidak bisa dipisahkan,” paparnya.

Makanya, lanjut Gus Labib, tiga dinas-dinas tersebut memang harus membangun sinergi yang kuat. Yaitu dengan membuat konsep yang jelas dimana nanti bagaimana aplikasi itu bisa berjalan seiring.

“Jadi Dinas Kesehatan, dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) dan Dinas Sosial tidak bisa terpisahkan,” imbuhnya mengakhiri pembicaraan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *