Surabaya, MEMANGGIL.CO - Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) di Yogyakarta, jajaran APTIKOM Jawa Timur mendorong adanya perubahan arah organisasi agar manfaat keberadaan APTIKOM semakin dirasakan anggota di berbagai daerah.
Munas VII APTIKOM dijadwalkan berlangsung pada 8-10 Oktober 2026 di Yogyakarta.
Dalam rangkaian sidang, forum tersebut akan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus DPP APTIKOM periode 2022-2026, pandangan umum pengurus provinsi, serta pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APTIKOM periode 2026-2030.
Ketua APTIKOM Jawa Timur Yoyon Arie Budi Suprio mengatakan, Munas tidak semestinya hanya dimaknai sebagai momentum pergantian kepemimpinan.
Menurut dia, forum nasional tersebut harus menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat organisasi dan menghadapi perubahan besar di bidang teknologi, khususnya perkembangan kecerdasan buatan dan transformasi digital.
“Melalui musyawarah yang demokratis, inklusif, dan berasaskan semangat tumbuh bersamaan, Munas APTIKOM VII secara resmi akan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih,” jelas Yoyon, Kamis (1/10/2026).
Ia menekankan pemimpin baru punya amanah mengorkestrasi potensi akademisi dari pelosok untuk menghadapi era kecerdasan buatan dan transformasi digital.
Namun kritik lebih keras datang dari Wakil Ketua III APTIKOM Jatim Bidang Humas dan Kelembagaan, Supangat, Ph.D.
"Jangan sampai APTIKOM besar di tingkat pusat, tetapi manfaatnya tidak terasa di wilayah," ujarnya.
Menurut Supangat, selama ini kesempatan berorganisasi masih berputar di lingkaran yang sama.
"Organisasi nasional memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yaitu mengangkat mereka yang belum kuat, membuka akses bagi mereka yang masih berada di pinggir, serta menghadirkan kesempatan kepada anggota yang sebelumnya belum pernah mendapatkannya. Itulah esensi pemerataan," terangnya.
Ia mendesak perubahan paradigma.
"APTIKOM membutuhkan keberanian untuk mengubah paradigma. Dari sentralisasi menuju kolaborasi. Dari kedekatan menuju meritokrasi. Dari kelompok menuju kebersamaan. Dari program seremonial menuju program yang memberikan dampak," jelas Supangat lagi.
Ia bahkan menyoroti budaya 'orang dalam' yang harus dihapus.
"Tidak boleh ada lagi logika 'orang kita' dan 'bukan orang kita'. Tidak seharusnya ada wilayah yang memperoleh akses lebih besar hanya karena kedekatan dengan pusat," tambahnya.
Supangat juga mengatakan meritokrasi bukan berarti mengabaikan mereka yang telah lama berkontribusi.
"Justru, meritokrasi perlu menjadi cara untuk memastikan bahwa setiap anggota mempunyai kesempatan yang adil berdasarkan kemampuan dan kontribusinya, bukan berdasarkan kedekatannya," paparnya.
Supangat mengusulkan indikator keberhasilan yang terukur, bukan sekadar klaim banyak program. Indikator itu meliputi keterwakilan daerah, distribusi program antarwilayah, hingga jumlah kampus yang dapat jejaring industri baru.
Untuk itu ia mengusulkan Dashboard Dampak dan Pemerataan APTIKOM yang bisa diakses anggota.
"Kalau indikator terbuka, keberhasilan tidak lagi hanya menjadi klaim. Data yang akan berbicara," ucapnya.
Menurutnya, pergantian orang tanpa perubahan sistem hanya berisiko memindahkan lingkaran lama menjadi lingkaran baru.
"Yang diperlukan adalah perubahan cara kerja," pungkasnya.
Munas APTIKOM VII akan membahas arah organisasi dan memilih Ketua Umum serta Sekjen 2026-2030.
Editor : Abdul Rohman