Rembang, MEMANGGIL.CO -Audiensi mengenai KUA-PPAS 2027 di DPRD Rembang berakhir dengan aksi walkout. Ketua Pelita Prabu sekaligus anggota Forum Rakyat Rembang Bersatu (Forbes), Isa Ansori, meninggalkan ruang rapat sebelum forum berakhir karena menilai pembahasan telah melebar dari persoalan yang semula hendak diklarifikasi.
Isa mengatakan pihaknya datang untuk memperoleh kejelasan mengenai proses pembahasan KUA-PPAS 2027. Namun, ia menilai forum tersebut tidak menghasilkan titik terang seperti yang diharapkan karena pembahasan justru bergeser ke isu lain.
“Saya memandang audiensi ini sudah keluar dari substansi permasalahan. Harapan kami ada output konkret, tetapi pembahasan di lapangan justru ditarik ke hal-hal yang tidak relevan,” kata Isa, Senin (5/10/2026).
Menurut Isa, persoalan yang berkaitan dengan proses KUA-PPAS sebenarnya telah mendapatkan penjelasan dari Drupodo selaku pejabat teknis. Ia menyebut penjelasan tersebut menyatakan tidak terdapat pemalsuan tanda tangan maupun praktik ilegal dalam proses pembahasan.
Isa kemudian menyoroti munculnya pembahasan lain dalam audiensi yang menurutnya justru berpotensi membuat persoalan menjadi semakin kabur. Ia menilai ada pihak yang memanfaatkan forum tersebut untuk memperbesar isu yang berkembang.
“Saya melihat ada pihak-pihak lain yang menumpangi audiensi ini. Ada upaya untuk menggoreng isu sedemikian rupa, sehingga membuat pola pikir masyarakat menjadi kacau,” ujarnya.
Meski meninggalkan ruang audiensi, Isa menegaskan sikap tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kontrol masyarakat kepada pemerintah. Ia menyatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan selama disampaikan secara objektif.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk dalam persoalan anggaran daerah. Namun, kontrol sosial harus dibangun menggunakan data yang benar agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Isa juga meminta semua pihak menjaga situasi Rembang tetap kondusif di tengah pembahasan KUA-PPAS 2027. Ia berharap perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi polemik yang justru mengganggu kepentingan masyarakat.
“Harapan saya cuma satu, Rembang harus tetap kondusif. Saya sangat setuju jika ada pihak yang kritis, tetapi harus berbasis data yang benar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Rembang Abdul Rouf memastikan dokumen KUA-PPAS 2027 yang telah dibahas dan disepakati DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sah secara hukum.
Ia menyebut dokumen yang digunakan dalam pembahasan merupakan dokumen yang dikirim Bupati Rembang dengan tanda tangan dan stempel basah.
Terkait polemik fiat Sekda selaku Ketua TAPD, Rouf menyatakan tidak ada fiat khusus dari Sekda. Namun, menurutnya, dokumen KUA-PPAS tetap sah apabila telah ditandatangani Bupati Rembang.
DPRD Rembang juga menyatakan terbuka apabila ada pihak yang hendak menempuh jalur hukum untuk menguji dokumen tersebut. Rouf menegaskan evaluasi total tetap dapat dilakukan apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran dalam anggaran KUA-PPAS 2027.
Editor : Redaksi