Blora, MEMANGGIL.CO - Nasib 535 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembangunan Bendung Karangnongko menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Di tengah upaya mempercepat proyek bendung, pemerintah daerah turut memperjuangkan kepastian relokasi agar ratusan keluarga tersebut memiliki kejelasan mengenai tempat tinggal setelah terdampak pembangunan.
Bupati Blora Arief Rohman atau Gus Arief mendorong percepatan pembangunan Bendung Karangnongko di sisi wilayah Blora sekaligus meminta agar penanganan masyarakat terdampak tidak terabaikan. Salah satu opsi yang mulai dijajaki adalah skema transmigrasi lokal, meski pelaksanaannya masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah pusat.
Persoalan tersebut dibahas Gus Arief saat bertemu Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, Selasa (20/10/2026). Dalam pertemuan itu, Bupati Blora juga meminta percepatan penyelesaian administrasi pelepasan kawasan hutan yang masuk dalam area genangan bendung.
Gus Arief menyebut proses pengajuan pelepasan kawasan hutan tersebut telah sampai pada tahap akhir dan tinggal menunggu persetujuan Menteri Kehutanan.
“Sekarang tinggal menunggu tanda tangan Bapak Menteri. Tahapan lainnya sudah selesai,” ujar Gus Arief.
Menurut dia, kawasan hutan yang diajukan untuk dilepaskan berada di area genangan, bukan di lokasi konstruksi bangunan utama bendung. Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan proyek strategis tersebut.
Namun, di balik percepatan administrasi dan pembangunan fisik, terdapat persoalan lain yang tak kalah penting, yakni penanganan ratusan keluarga yang harus direlokasi. Pemerintah daerah berharap penyelesaian proyek berjalan beriringan dengan penyiapan solusi bagi warga terdampak.
1.037 Bidang Tanah Terdampak
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, pembangunan Bendung Karangnongko mencakup 1.037 bidang tanah yang tersebar di lima desa. Rinciannya, Desa Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Desa Ngrawoh 328 bidang, Desa Nginggil 177 bidang, Desa Nglebak 372 bidang, dan Desa Megeri 143 bidang.
Dari keseluruhan cakupan tersebut, sebanyak 535 KK tercatat terdampak dan perlu direlokasi. Jumlah ini menunjukkan besarnya kebutuhan penanganan sosial yang harus disiapkan seiring berjalannya pembangunan bendung.
Bagi keluarga terdampak, relokasi bukan sekadar perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain. Kepastian tempat tinggal baru, kesiapan lokasi penempatan, serta keberlanjutan kehidupan keluarga menjadi persoalan yang perlu dibahas secara menyeluruh oleh pemerintah.
Karena itu, Gus Arief mendorong koordinasi lintas kementerian agar penanganan masyarakat tidak berhenti pada pendataan maupun penyelesaian administrasi lahan. Pemerintah daerah juga perlu memperoleh kejelasan mengenai opsi penempatan warga dan mekanisme yang memungkinkan untuk diterapkan.
Percepatan pembangunan bendung di sisi Blora turut menjadi perhatian Bupati. Ia berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membantu menyelesaikan tahapan yang masih berjalan sehingga pembangunan dan penanganan warga terdampak dapat dipersiapkan secara beriringan.
Transmigrasi Lokal Jadi Opsi
Salah satu alternatif yang akan dikonsultasikan lebih lanjut adalah kemungkinan transmigrasi lokal bagi warga terdampak pembangunan Bendung Karangnongko.
Opsi tersebut mengemuka setelah Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyarankan Pemkab Blora berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi untuk membahas kemungkinan penerapannya.
Pemerintah daerah selanjutnya perlu mengkaji skema tersebut bersama kementerian terkait, termasuk kemungkinan lokasi penempatan, mekanisme pelaksanaan, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan keluarga terdampak.
Meski demikian, transmigrasi lokal belum menjadi keputusan final. Skema tersebut masih sebatas alternatif yang perlu dibahas lebih lanjut sebelum pemerintah menentukan langkah penanganan bagi 535 KK yang terdampak.
Kepastian mengenai relokasi menjadi penting agar masyarakat memperoleh kejelasan dalam menghadapi perubahan akibat pembangunan bendung. Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar pembahasan dengan kementerian terkait dapat segera ditindaklanjuti.
Dalam pertemuan dengan Kementerian Kehutanan tersebut, Gus Arief didampingi Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Chandra, serta jajaran organisasi perangkat daerah teknis terkait.
Pemkab Blora berharap koordinasi lintas kementerian dapat mempercepat penyelesaian administrasi pembangunan sekaligus menghasilkan langkah konkret untuk menangani masyarakat terdampak.
Dengan demikian, percepatan Bendung Karangnongko tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kepastian tempat tinggal bagi keluarga yang harus direlokasi.
Editor : Redaksi