Dinilai Punya Modal Hukum dan Politik, Pakar Hukum Universitas Jayabaya Dorong Sufmi Dasco Dampingi Prabowo

Reporter : Redaksi
Assoc. Prof. Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H. (Istimewa)

Jakarta, MEMANGGIL.CO - Sosok Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki kapasitas untuk menduduki posisi Wakil Presiden RI apabila terjadi pergantian kepemimpinan di kursi RI-2. Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI tersebut mendapat dukungan dari pakar hukum Universitas Jayabaya, Assoc. Prof. Dr. Kristiawanto, S.H.I., M.H., yang menilai pengalaman hukum, politik, dan akademiknya menjadi modal penting mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut muncul di tengah berkembangnya pembicaraan mengenai sosok yang dinilai tepat untuk mengisi posisi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Kristiawanto berpandangan, tantangan pemerintahan ke depan membutuhkan figur yang mampu memahami persoalan hukum sekaligus memiliki kemampuan membangun komunikasi politik dengan berbagai kekuatan di parlemen.

"Ke depan, Presiden Prabowo membutuhkan wakil presiden yang berkompeten di bidang hukum. Saya melihat kapasitas Prof. Sufmi Dasco Ahmad di bidang hukum dan politik sangat mumpuni dan relevan, terutama dalam merajut serta merangkul partai-partai politik untuk mendukung pemerintahan yang solid melalui parlemen," ujar Kristiawanto, Rabu (18/11/2026). 

Menurutnya, kemampuan membangun konsolidasi politik menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menjalankan pemerintahan. Wakil presiden tidak hanya dituntut mampu membantu presiden menjalankan agenda pemerintahan, tetapi juga memahami dinamika hubungan antara lembaga negara.

Penguasaan Hukum hingga Pengalaman Parlemen

Kristiawanto menilai latar belakang Dasco di bidang hukum dan politik memberikan kombinasi pengalaman yang relevan untuk menghadapi tantangan ketatanegaraan. Pengalamannya sebagai pimpinan DPR RI dinilai menjadi bekal dalam memahami proses legislasi, konstitusi, serta hubungan antarlembaga pemerintahan.

Selain kiprah politik, Dasco juga disebut memiliki latar belakang akademik di bidang hukum dan memimpin Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Kombinasi dunia pendidikan dan parlemen tersebut dinilai dapat memberikan perspektif lebih luas dalam merumuskan kebijakan nasional.

Kristiawanto juga menyoroti rekam jejak pendidikan dan perjalanan karier Dasco sebagai bagian dari pertimbangan kelayakan seorang pejabat publik.

"Dari segi usia, pengalaman panjang, serta kematangan berpolitik, sosok Prof. Dasco sudah tidak diragukan lagi. Begitu pula dengan rekam jejak pendidikannya, keaslian ijazah dan gelar akademiknya sudah teruji serta terverifikasi secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga meminimalkan potensi polemik administratif di kemudian hari," jelasnya.

Tidak hanya itu, latar belakang Dasco sebagai aktivis mahasiswa yang pernah berproses di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) turut menjadi perhatian sejumlah elemen aktivis dan jaringan alumni organisasi kemahasiswaan.

Pengalaman organisasi tersebut dinilai menjadi bagian dari proses pembentukan karakter kepemimpinan, kemampuan beradaptasi, serta membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Komitmen RUU Perampasan Aset Ikut Disorot

Di tengah munculnya dukungan terhadap namanya dalam bursa calon wakil presiden, Dasco juga tengah menjadi sorotan terkait agenda legislasi strategis di DPR RI. Salah satunya adalah komitmen mengawal penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Kristiawanto menilai penyelesaian regulasi tersebut menjadi bagian penting dari tanggung jawab parlemen dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional. Menurutnya, komitmen terhadap agenda legislasi harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kepastian penyelesaian pembahasan.

"Namun di tengah wacana yang berkembang, kita juga melihat realitas bahwa Prof. Dasco saat ini sudah menunjukkan penuh komitmen mengawal pengesahan RUU Perampasan Aset, sebagai bentuk komitmen menepati janji parlemen pada 27 Agustus 2026 lalu agar regulasi tersebut tuntas disahkan pada 15 Desember 2026 mendatang," tambah Kristiawanto.

Ia berharap penguatan regulasi hukum dapat menjadi salah satu prioritas pemerintahan ke depan. Terlebih, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi pekerjaan penting yang membutuhkan dukungan politik dan kelembagaan.

Keputusan Tetap di Tangan Presiden

Meski memberikan dukungan kepada Dasco, Kristiawanto mengakui bahwa penentuan wakil presiden pengganti tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu. Dinamika politik nasional, komunikasi antarpartai koalisi, serta pertimbangan stabilitas pemerintahan juga menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan.

Sementara itu, Dasco dalam menyikapi berkembangnya wacana pencalonan dirinya memilih bersikap normatif. Ia menegaskan bahwa pengusulan nama calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi.

Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap tata kelola ketatanegaraan. Kristiawanto pun menyampaikan apresiasi sekaligus dukungannya terhadap kemungkinan Dasco menjadi kandidat wakil presiden.

"Sebagai akademisi, Dr. Kristiawanto mengapresiasi sikap kenegarawanan tersebut dan mendukung penuh Prof. Sufmi Dasco Ahmad dicalonkan sebagai Wakil Presiden," pungkasnya.

Wacana mengenai calon pengganti wakil presiden tersebut masih menjadi bagian dari dinamika politik nasional. Penentuan pengganti apabila terjadi kekosongan jabatan tetap harus mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Populer
Berita Terbaru