Surabaya, MEMANGGIL.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 38 pemerintah kabupaten/kota memperketat pengawasan pasar serta memperkuat pasokan pangan dan energi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Upaya ini ditempuh untuk menahan laju inflasi dan mengantisipasi lonjakan konsumsi masyarakat di akhir tahun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah turun langsung memantau harga di pasar tradisional.
Selain itu, pemerintah daerah mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan misi dagang guna meredam ketimpangan pasokan dan disparitas harga sejak dini.
“Inflasi Jawa Timur pada Oktober 2026 tercatat 3,09 persen (year-on-year) dan diproyeksikan tetap berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen hingga akhir tahun,” kata Khofifah usai memimpin Rapat Koordinasi TPID, TP2DD, dan TPAKD se-Jawa Timur di Surabaya, Rabu, 18 November 2026.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono merinci kesiapan teknis di lapangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Perum Bulog mengamankan stok pangan pokok, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah untuk menekan gejolak harga.
"Di sektor energi, Pertamina menyiapkan layanan bahan bakar minyak (BBM) di jalur-jalur potensial guna mengantisipasi lonjakan konsumsi masyarakat," ujar Adhy.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia ( KPwBI) Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengingatkan agar seluruh daerah mewaspadai tiga faktor pemicu tekanan harga jelang Nataru, yakni peningkatan permintaan musiman, potensi gangguan pasokan akibat fenomena El Nino, serta fluktuasi harga komoditas global.
"BI mendorong penguatan sistem deteksi dini untuk menjaga kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga," tutur Ibrahim.
Selain stabilitas harga, pertemuan yang digelar di tengah pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,82 persen pada triwulan III 2026 ini juga memacu digitalisasi transaksi dan akses permodalan.
Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jatim telah menyentuh 98,25 persen pada Semester I 2026, yang ditopang perluasan pembayaran QRIS-TAP di sektor transportasi publik.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran memastikan TPAKD di 38 kabupaten/kota terus memperluas penyaluran pembiayaan produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk melalui skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dan agen Laku Pandai.
Editor : B. Wibowo