Perketat Pengawasan Orang Asing, Imigrasi Juanda Amankan Ratusan Pelanggar Sepanjang 2026

Reporter : Saputra
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto.(Saputra/ Memanggil.co)

Surabaya, MEMANGGIL.CO - Pengawasan keberadaan orang asing diperketat. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda menjatuhkan 294 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) selama Januari hingga 31 Oktober 2026.

Pelanggaran yang ditindak beragam. Mulai dari persoalan dokumen, izin tinggal, hingga aktivitas WNA yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Sejumlah kasus menonjol di antaranya pencurian dalam penerbangan oleh Warga Negara Tiongkok, dugaan penyalahgunaan izin tinggal tenaga kerja asing di kawasan industri, serta dugaan penipuan daring lintas negara bermodus love scamming di Surabaya.

Kasus love scamming tersebut diungkap bersama Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur. Selain itu, petugas juga menangani dugaan TPPO, pelecehan seksual, dan pemalsuan dokumen.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, menegaskan pengawasan harus menyentuh aktivitas di lapangan, bukan sekadar legalitas dokumen.

"Jangan sampai keberadaan orang asing yang seharusnya memberikan manfaat justru dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari legalitas izin tinggal hingga aktivitas mereka di lapangan. Kami akan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran," jelas Agus, Kamis (19/11/2026).

Untuk memperkuat pengawasan, Imigrasi Juanda menggerakkan program Desa Binaan Keimigrasian dan mendorong masyarakat memanfaatkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Di tengah pengetatan pengawasan, layanan keimigrasian tetap berjalan masif. Hingga Oktober 2026, tercatat 90.865 paspor diterbitkan. Sementara di Bandara Internasional Juanda, ada 963.359 kedatangan dan 1.014.917 keberangkatan penumpang melalui TPI.

Pada Oktober 2026, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-30.OT.01.03 Tahun 2026. Enam titik pelayanan kini dikenal sebagai Beranda Imigrasi.

"Kami ingin kehadiran Imigrasi semakin dirasakan masyarakat. Bukan hanya melalui kemudahan pelayanan, tetapi juga melalui kepastian hukum dan pengawasan yang bertanggung jawab. Semangat Imigrasi untuk Rakyat harus diwujudkan dalam kinerja nyata, termasuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara," tutup Agus.

Editor : B. Wibowo

Peristiwa
Berita Populer
Berita Terbaru