Yogyakarta, MEMANGGIL.CO – Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Jawa memperkuat sinergi penyusunan neraca pangan guna meredam risiko gangguan pasokan akibat El Nino sekaligus mengantisipasi lonjakan permintaan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya tersebut dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 di Yogyakarta.
Forum yang dipimpin Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal, ini memfokuskan pembenahan pada akurasi penghitungan produksi, estimasi konsumsi, serta pencatatan arus perdagangan antarwilayah di simpul distribusi utama.
Urgensi pembenahan data pangan ini kian mendesak seiring berjalannya Program MBG yang menciptakan permintaan baru dalam skala besar.
Inspektur Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Gustanty Dian Fitrilia, mengungkapkan, wilayah Jawa saat ini memiliki 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 35,19 juta penerima manfaat.
"Besarnya kebutuhan pangan tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan pasokan dan distribusi yang lebih terukur. Ke depan, kami mengusulkan pengembangan integrasi data dan sistem peringatan dini (early warning system) untuk memperkuat akurasi proyeksi kebutuhan dan mencegah ketidakseimbangan pasokan," kata Gustanty dalam keterangan resminya.Jumat, 20 November 2026.
Di sisi tata kelola, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Muhamad Mawardi, mendorong penerapan pendekatan Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi. Integrasi data stok, harga, dan pemetaan koridor logistik dinilai krusial agar intervensi pemerintah di wilayah rawan defisit lebih tepat sasaran.
Hal senada diungkapkan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri, Fauzan Hasan. Ia meminta pemerintah daerah tidak sekadar menjadikan neraca pangan sebagai alat pantau, melainkan menjadikannya acuan wajib dalam menetapkan target program dan alokasi anggaran daerah.
Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Indra Wijayanto, menekankan pentingnya proyeksi neraca pangan tahunan dengan rincian bulanan. Bapanas juga mengubah cara membaca Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan memilah wilayah berdasarkan besaran kenaikan harga dan kondisi stok agar operasi pasar berjalan lebih selektif.
Dalam forum tersebut, pemerintah provinsi se-Jawa menyoroti lemahnya pencatatan arus perdagangan pangan antarwilayah, terutama melalui transportasi darat, serta perbedaan metodologi antarinstansi.
Merespons kendala itu, Badan Pusat Statistik (BPS) berencana merombak proses bisnis data Perdagangan Antar Wilayah (PAW).
Upaya ini akan ditopang oleh digitalisasi data angkutan barang milik Kementerian Perhubungan melalui E-Manifest SUMBA serta pelaporan distribusi bahan pokok penting oleh pedagang besar via INATRADE-OSS Kementerian Perdagangan.
Kementerian Pertanian juga mengusulkan penyempurnaan perhitungan stok tingkat provinsi dengan memperhitungkan arus perdagangan antarkabupaten/kota (intraprovinsi). Di sisi lain, Departemen Regional BI mendorong pemanfaatan neraca pangan sebagai dasar Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang terpantau melalui dasbor inflasi regional.
Rapat koordinasi ini menyepakati lima langkah konkret penguatan neraca pangan Jawa ke depan:
Mengoptimalkan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini ketahanan pasokan dan stabilitas harga.
Membentuk tim penyusun neraca pangan lintas instansi yang ditetapkan langsung oleh kepala daerah.
Mendigitalisasi dan mengintegrasikan data neraca pangan secara bertahap untuk mempermudah pemutakhiran data antarinstansi.
Menajamkan metodologi penyusunan data serta menyiapkan mekanisme rekonsiliasi jika terjadi selisih data antarlembaga.
Memperluas pencatatan arus keluar-masuk komoditas pangan prioritas di simpul perdagangan utama melalui kodifikasi pasar daerah secara nasional.
Editor : Abdul Rohman