Surabaya, MEMANGGIL.CO - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026.
Dalam perkara ini, penyidik mengungkap dugaan pengeluaran uang hingga Rp2,41 miliar yang disebut-sebut untuk mengupayakan penutupan perkara di kejaksaan.
Keempatnya adalah MN, Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, NW, Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS, EES, anggota Badan Pengawas PDTS KBS dan MM, advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan uang Rp2,41 miliar diduga dikeluarkan untuk mengupayakan penutupan perkara di Kejaksaan. Namun uang itu disebut tidak pernah sampai ke penyidik.
"MM diduga meminta uang jasa hukum Rp100 juta dan dana Rp500 juta yang disebut untuk mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak," jelas Punia, Jumat (20/11/2026).
Kasus bermula Februari 2025 saat direksi dan karyawan PDTS KBS dipanggil Kejari Tanjung Perak terkait aduan dugaan korupsi sewa tenant.
NW dan MN diduga menghubungi EES untuk mencari pengacara. EES lalu memperkenalkan keduanya kepada MM.
Dana diduga dikeluarkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan direksi. Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, disebut diperintahkan mengeluarkan uang tersebut. Uang kemudian diserahkan EES kepada MM.
Pengeluaran kembali terjadi April 2025 saat direksi dan Badan Pengawas diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan 2013–2024.
MM diduga kembali meminta jasa hukum Rp100 juta dan dana awal Rp995 juta yang disetujui NW dan MN.
Permintaan dana terus meningkat hingga total Rp2,41 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran itu, tersangka diduga membuat dokumen kerja sama layanan jasa hukum.
"Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran uang tersebut, para tersangka diduga membuat sejumlah dokumen kerja sama layanan jasa hukum," ungkap Punia.
Dokumen itu meliputi review SOP KBS, perjanjian kerja sama fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi.
"Selain itu, penyidik menemukan pengeluaran kas tak dapat dipertanggungjawabkan untuk operasional, BBM, THR, dan honorarium," imbuhnya.
Berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jatim, total kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan periode 2025–2026 mencapai Rp3.270.559.452.
Keempat tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor, subsider Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Mereka ditahan 20 hari, 19 November hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rutan Kejati Jawa Timur.
Editor : Abdul Rohman