Blora Jadi Rujukan Pengelolaan PI 10 Persen Blok Cepu, Gus Arief Kawal Hak Daerah Penghasil Migas

Reporter : Redaksi
Foto bersama. (Istimewa)

Surabaya, MEMANGGIL.CO - Pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen Blok Cepu yang dijalankan Blora mulai menjadi rujukan daerah lain. Pengalaman tersebut kini menjadi modal Bupati Blora yang akrab disapa Gus Arief untuk mengawal perjuangan hak daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) di tingkat nasional.

Gus Arief yang menjabat Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) periode 2025–2030, membawa kepentingan daerah penghasil migas dalam agenda penguatan tata kelola sektor energi. Salah satu perjuangan utamanya adalah memastikan daerah memperoleh hak dan manfaat ekonomi yang lebih adil dari eksploitasi sumber daya migas.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Kerja ADPMET 2026 di Vasa Hotel Surabaya, 16–18 November 2026. Forum bertema Mengawal Hak Daerah: Penguatan Tata Kelola PI 10%, DMO, dan BUMD Migas itu mempertemukan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sektor migas untuk membahas kepastian hak daerah.

Blora Jadi Rujukan Daerah Lain

Pengalaman Blora dalam mengelola PI 10 persen melalui BKS PI Blok Cepu menjadi salah satu perhatian dalam forum tersebut. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah melakukan studi tiru ke Blora pada 26 Oktober 2026 untuk mempelajari pengelolaan PI 10 persen sektor migas.

Pengalaman itu memperlihatkan bahwa keterlibatan daerah dalam pengelolaan migas menjadi isu strategis yang perlu terus diperkuat. Bagi Gus Arief, keberhasilan pengelolaan potensi migas harus diikuti dengan kepastian manfaat ekonomi bagi daerah penghasil.

Melalui ADPMET, Gus Arief ikut mengawal usulan penguatan regulasi agar hak daerah tidak berhenti sebatas aturan di atas kertas. Kepastian Participating Interest, transparansi Dana Bagi Hasil (DBH), serta posisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi sejumlah agenda yang diperjuangkan.

Salah satu usulan utama ADPMET adalah mendorong revisi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 juncto Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025. Organisasi tersebut menginginkan kepastian pemberian PI 10 persen, kejelasan formula dan batas waktu pengalihan, serta penguatan posisi BUMD sebagai mitra setara dalam pengelolaan wilayah kerja migas.

Soroti Transparansi DBH Migas

Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Ir. Andang Bachtiar, dalam paparannya menyoroti persoalan transparansi perhitungan DBH berdasarkan kontribusi produksi masing-masing daerah. ADPMET mendorong penerapan sistem ring-fencing agar biaya operasional, penerimaan, dan kontribusi setiap wilayah kerja dapat dihitung secara terpisah.

Khusus perpanjangan wilayah kerja PT Pertamina EP, ADPMET mengusulkan agar BUMD di setiap daerah penghasil memperoleh kesempatan mendapatkan penawaran PI 10 persen. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas keterlibatan daerah sekaligus memastikan kontribusi produksi sejalan dengan manfaat ekonomi yang diterima.

Selain PI dan DBH, forum juga membahas optimalisasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola migas agar memberikan manfaat lebih luas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Ir. Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, M.Si., menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan migas menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting.

Peran tersebut mencakup dukungan perizinan, konsultasi pengelolaan wilayah kerja, hingga penyelesaian persoalan pelaksanaan kontrak kerja sama. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan PI 10 persen tidak cukup hanya diukur dari pengalihan hak kepada BUMD.

Tata kelola, transparansi keuangan, akuntabilitas, dan kapasitas sumber daya manusia harus diperkuat agar pengelolaan PI benar-benar menghasilkan manfaat bagi daerah.

Gus Arief: Migas Harus Perkuat PAD Blora

Usai mengikuti rapat kerja, Gus Arief menegaskan bahwa perjuangan hak daerah penghasil migas semakin penting, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengendalikan belanja, tetapi juga mengoptimalkan sumber pendapatan untuk memperkuat kemampuan fiskal.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi PAD menjadi semakin penting. Blora tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi migas harus dimaksimalkan agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Gus Arief, ADPMET harus menjadi wadah perjuangan bersama pemerintah daerah agar penguatan regulasi dan tata kelola migas memberikan kepastian hak bagi daerah penghasil.

“Karena itu, kami mendorong kepastian hak daerah atas PI 10 persen dan DBH agar pengelolaannya transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata. Prinsipnya, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pendapatan. Sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Rapat kerja ADPMET 2026 tersebut turut dihadiri Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, Sekjen ADPMET Andang Bachtiar, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Adhy Karyono.

Melalui kepemimpinannya di ADPMET, Gus Arief turut membawa agenda perjuangan agar daerah penghasil tidak hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya migas, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi secara proporsional.

Bagi Blora, penguatan hak PI 10 persen dan DBH menjadi bagian penting dari upaya mengoptimalkan potensi migas, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Populer
Berita Terbaru