Surabaya, MEMANGGIL.CO - Membangun kemandirian ekonomi masyarakat tidak cukup hanya dengan melarang praktik rentenir. Dibutuhkan solusi nyata yang mampu membuka peluang usaha, memperkuat potensi lokal, dan memberikan akses permodalan yang lebih sehat bagi warga.
Prinsip itulah yang diterapkan Lurah Bendung, Didik Rubianto, dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Didik menyampaikan, melarang keberadaan rentenir secara verbal tidak akan membuahkan hasil tanpa adanya alternatif solusi ekonomi yang riil bagi warga.
Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Bendung memilih fokus pada edukasi, motivasi, serta aksi nyata di lapangan.
"Solusi yang paling tepat adalah kita membangun ekonomi desa, memberikan edukasi, motivasi, dan yang jelas kita harus pakai aksi," kakat Didik Rubianto saat ditemui usai acara Diskusi bersama awak media Surabaya, Rabu, 18 Oktober 2026.
Salah satu aksi nyata yang dijalankan adalah optimalisasi pemanfaatan tanah kas desa.
Menurutnya, melalui pelatihan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat padukuhan, potensi lokal dipacu untuk memperkuat sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Upaya pembangun ekonomi mandiri di Kalurahan Bendung turut mendapat dorongan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga perbankan.
Ia mengungkapkan, kehadiran OJK memberikan dampak positif dalam menjembatani akses UMKM desa dengan sektor perbankan, baik bank nasional maupun Bank BPD DIY.
"Peran OJK tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan perbankan, melainkan juga memicu perbankan untuk terlibat langsung dalam pendampingan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa," ujar Didik.
Ia juga menyebutkan, dampak dari sinergi program pemberdayaan ekonomi ini tercermin dari penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
"Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kalurahan Bendung yang sebelumnya berada di kisaran 75 persen, kini berhasil ditekan hingga tersisa sekitar 40 persen," ungkap Didik.
Sebelumnya, wilayah padukuhan di Kalurahan Bendung sempat dibayangi maraknya praktik rentenir yang menawarkan pinjaman tanpa agunan ber Bunga tinggi.
"Kondisi tersebut sempat memicu keterpurukan ekonomi warga hingga memicu penjualan aset rumah," terang Didik.
Kini, melalui program pemberdayaan masyarakatn seperti usaha peternakan domba terpadu dengan populasi lebih dari 600 ekor di tingkat padukuhan serta dukungan revitalisasi Lumbung Mataraman dari Pemprov DIY, warga mulai bangkit.
"Fasilitas pendukung seperti greenhouse dari Bank Indonesia hingga sarana pengolahan sampah dari Bank BPD DIY turut memperkuat ekosistem ekonomi Kalurahan Bendung," pungkas Didik.
Editor : Abdul Rohman