MEMANGGIL.CO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan mendalami keterlibatan kepala desa (kades) dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang terkait dengan polemik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Hal ini menyusul munculnya dugaan pelanggaran sumpah jabatan oleh kepala desa dalam kasus tersebut.
Baca juga: Lahan Kilang Minyak Tuban Kembali Terbakar, Penyebab Kebakaran Masih Jadi Teka-teki
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti jika ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan kades.
"Kemendagri pasti akan mendalami dan menindaklanjuti itu apabila ada sumpah jabatan yang dilanggar," ujar Bima usai menghadiri acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Tanah Abang, Jakarta, Kamis (30/1).
Baca juga: Peduli Bencana, Untag Surabaya dan Alumni Kumpulkan Dana untuk NTT
Bima juga mempersilakan pihak berwenang untuk memroses lebih lanjut keterlibatan kepala desa dalam kasus pemasangan pagar laut tersebut yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial.
Sebelumnya, dugaan keterlibatan Kades Kohod, Arsin, mencuat setelah beredar video berdurasi satu menit yang menunjukkan dirinya meninjau lokasi pemasangan pagar laut di perairan Tangerang. Dalam video tersebut, Arsin tampak memberikan arahan kepada pekerja yang sedang memasang pagar bambu. Namun, Arsin membantah terlibat dalam kegiatan tersebut.
Baca juga: Harga Minyak Dunia Makin Panas, Brent Dekati US$95 akibat Tekanan AS terhadap Iran
"Itu saya bantah langsung. Bagaimana saya mau mengarahkan? Orang yang ada di video itu pun saya tidak kenal. Saya ke sana hanya untuk memberitahu karena ada RT/RW saya yang melaporkan soal pagar itu," ujar Arsin saat ditemui di Tangerang, Senin (20/1).
Editor : Ma'rifah Nugraha