MEMANGGIL.CO – Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) makin akurat dan tepat sasaran.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bansos tidak salah sasaran.
“Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor PPATK, Jumat (4/7/2025).
Gus Ipul mengatakan, data penerima sudah diserahkan ke PPATK, lengkap dengan sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan. Hasil analisis akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan penyaluran ke depan.
“Data-data telah kami sampaikan (ke PPATK) dan masalah-masalah yang kami hadapi juga telah kami sampaikan, yang mudah-mudahan ke depannya ditindaklanjuti,” ujarnya.
Salah satu temuan dalam analisis awal adalah banyaknya rekening yang hanya menerima transfer bansos tanpa ada transaksi lainnya alias dormant.
Gus Ipul menegaskan, hasil temuan ini akan menjadi bahan evaluasi Kemensos agar penyaluran bansos bisa lebih tepat. Ia juga menyebut PPATK akan membantu menelusuri kejanggalan data sebagai bentuk pengawasan.
Dalam pertemuan itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavanda menyambut baik sinergi ini. Ia memastikan timnya akan mendalami data dari Kemensos agar penyaluran bansos bisa dilakukan dengan akuntabel.
“Apa yang diharapkan oleh Presiden melalui Kemensos, bansos harus tepat sasaran, digunakan secara benar, dan kepada orang-orang yang tepat, bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Ivan.
Ivan juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah data yang dianggap anomali. Data tersebut akan segera diserahkan kembali ke Kemensos untuk ditindaklanjuti.
Baca juga: Pratama Arhan Akhirnya Pilih Pegatan dengan Azizah Salsha
“Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos,” ungkapnya.
Ivan menegaskan, PPATK siap terus mendukung Kemensos dalam mewujudkan bansos yang efektif dan menyentuh langsung ke masyarakat yang membutuhkan.
“Kami siap, Pak Menteri, untuk selalu membantu Bapak ke depan. Kita berharap bahwa bansos ini akan lebih efektif, dan benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Di sisi lain, Gus Ipul juga melaporkan bahwa hingga 1 Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun bansos triwulan II telah tersalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Bansos PKH sudah disalurkan ke lebih dari 8 juta KPM atau sekitar 80,49 persen dari total kuota dengan nilai Rp5,8 triliun. Sementara bansos Sembako telah diterima lebih dari 15 juta KPM atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan nilai Rp9,2 triliun.
Baca juga: Imam Syafi’i: Media Harus Jadi Pengawas Kritis dan Pemandu Konstruktif
Adapun penebalan bansos berupa tambahan bantuan Rp200 ribu per bulan selama dua bulan kepada 18,3 juta KPM, juga telah tersalurkan ke sekitar 15 juta KPM, dengan total anggaran Rp6,19 triliun.
Meski demikian, masih ada sekitar 3,6 juta KPM yang belum menerima bantuan. Salah satu penyebab utamanya adalah peralihan mekanisme penyaluran dari PT Pos ke bank-bank Himbara, sesuai Perpres Nomor 63 Tahun 2017.
Beleid ini mengharuskan penyaluran bansos dilakukan secara non-tunai, kecuali bagi kelompok rentan seperti lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, komunitas adat terpencil, dan wilayah tanpa akses perbankan.
Selain itu, ada sekitar 629.513 KPM penerima baru yang belum memiliki rekening. Mereka berhak menerima bansos karena terdata dalam basis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menjadi acuan baru pengganti DTKS.
Faktor lain yang turut menghambat adalah analisis rekening yang tengah dilakukan PPATK untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran.
Editor : Ma'rifah Nugraha