Jakarta, MEMANGGIL.CO - Kementerian Pariwisata menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Sinkronisasi Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Daerah” sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini berlangsung pada 28 Oktober 2025 di Jakarta, dengan melibatkan 60 peserta dari berbagai pemangku kepentingan pariwisata.
FGD ini bertujuan memastikan implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), sehingga kebijakan dan program yang berjalan di daerah mampu mendukung visi besar pariwisata nasional.
Baca juga: Ketua DPRD Jateng Ajak Generasi Muda Perkuat Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi
Melalui forum ini, Kemenparekraf mendorong penguatan integrasi kebijakan, keberlanjutan program, hingga kesiapan lapangan dalam menghadapi tantangan pariwisata global.
Tidak hanya fokus pada peningkatan kunjungan wisatawan, pembangunan pariwisata juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata pada lingkungan, sosial, dan budaya, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.
FGD di Jakarta menjadi penutup rangkaian sosialisasi yang sebelumnya telah dilaksanakan di 8 wilayah strategis yaitu Sumatra Utara, Bangka Belitung, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi Utara.
Baca juga: Pameran BBWI Dorong Destinasi 3B Jadi Magnet Baru Wisata Nusantara
Dalam kesempatan tersebut, Jakarta mendapat perhatian khusus sebagai wilayah yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 sebagai destinasi pariwisata regeneratif, sebuah konsep pembangunan pariwisata yang tak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mengembalikan dan meningkatkan kualitas ekosistem serta kehidupan masyarakat.
Sejumlah fokus pengembangan pariwisata Jakarta dipaparkan, antara lain Pemberdayaan masyarakat di Kepulauan Seribu, Pelibatan komunitas lokal dalam aktivitas wisata, Peningkatan kompetensi SDM pariwisata, dan Pengembangan pengalaman wisata yang inklusif dan edukatif.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf, Martini Mohammad Paham, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan.
Baca juga: Mengulik Asal-usul Nama Kuliner Nusantara: Dari "Cuanki" hingga "Kue Putu", Kamu Sudah Tahu?
“Arah pembangunan pariwisata ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan kota,” ujarnya.
Dengan sinkronisasi kebijakan dan komitmen bersama, pemerintah berharap strategi pembangunan pariwisata dapat berjalan optimal hingga ke tingkat daerah, serta menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, resilient, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Editor : Abdul Rohman