Semarang, MEMANGGIL.CO –Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Provinsi Jawa Tengah 2025 digelar pada Kamis (4/12) bersamaan dengan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda).
Acara ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Ketua KPK RI Setyo Budiyanto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin, serta Ketua DPRD Jateng Sumanto.
Mengusung tema “Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif”, kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk membahas langkah-langkah memperkuat tata kelola anti korupsi di berbagai sektor.
Dalam sesi dialog, Ketua DPRD Jateng Sumanto memaparkan upaya konkret dewan dalam mengantisipasi praktik korupsi dan gratifikasi.
Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi berawal dari pengelolaan anggaran yang transparan.
“Kami menekankan fungsi budgeting. Tahun ini APBD Jateng mencapai Rp24 triliun, dan kami punya hak di sana,” ujarnya.
Menurut Sumanto, proses penganggaran di Jawa Tengah telah dirancang terbuka dari tingkat desa hingga kabupaten. Setiap warga dapat menyampaikan aspirasi sekaligus mengakses informasi anggaran, sehingga memahami program prioritas pemerintah.
“Kades dan bupati sudah paham soal transparan, sistemnya memungkinkan semua orang ikut terlibat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah merespons kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur dan pendidikan, bukan hanya bertumpu pada anggaran, tetapi juga kemampuan membaca aspirasi warga.
Sumanto kemudian mengingatkan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi inti, legislasi, budgeting, dan pengawasan, yang menjadi landasan menjaga integritas pemerintahan.
“Kami dipilih oleh rakyat, jadi tugas kami fokus pada ketiga fungsi itu untuk memastikan integritas pemerintahan,” tegasnya.
Peringatan Hakordia 2025 ini menjadi momentum bagi pemerintah provinsi, DPRD, dan lembaga antikorupsi untuk melakukan evaluasi bersama.
Melalui komitmen memperkuat transparansi dan pengawasan, Jawa Tengah diharapkan terus tumbuh sebagai provinsi yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (ADV)
Editor : Abdul Rohman