Surabaya, MEMANGGIL.CO - Pembenahan sistem logistik di Jawa Timur tak hanya menyangkut kelancaran distribusi barang. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak juga menyoroti persoalan antrean kendaraan di jalur penyeberangan serta sanitasi dalam pengangkutan hewan ternak yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang.
Dua persoalan tersebut menjadi bagian dari catatan Emil saat menyampaikan sambutan pada penutupan FESyar Regional Jawa 2026. Menurutnya, penguatan rantai distribusi perlu berjalan beriringan dengan aspek keamanan, kesehatan, serta pemenuhan standar halal.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kepadatan kendaraan logistik di kawasan penyeberangan Banyuwangi–Bali. Antrean panjang di jalur tersebut dinilai perlu diurai agar tidak menghambat distribusi barang antarpulau.
Emil mendorong optimalisasi Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo sebagai salah satu jalur alternatif. Pelabuhan tersebut dapat diarahkan untuk melayani rute menuju Lembar di Lombok maupun Padangbai di Bali.
Pemanfaatan jalur alternatif dinilai dapat membantu membagi beban distribusi yang selama ini bertumpu pada kawasan Tanjungwangi, Banyuwangi.
Namun, Emil menilai pembenahan tidak cukup hanya dengan membuka alternatif rute. Kapasitas pelayanan operator kapal di Tanjungwangi juga perlu diperkuat agar persoalan antrean kendaraan logistik dapat ditekan.
"Kapasitas operator kapal di Tanjungwangi juga perlu ditingkatkan untuk merespons keluhan para sopir logistik. Selain itu, usulan jalur antrean khusus bagi armada tronton perlu dipertimbangkan guna mempercepat arus distribusi barang," kata Emil.
Menurut Emil, kelancaran logistik menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas ekonomi. Gangguan pada satu titik distribusi dapat berdampak pada waktu tempuh, biaya angkutan, hingga pergerakan barang antardaerah.
Sanitasi Angkutan Ternak Jadi Perhatian
Selain persoalan transportasi dan penyeberangan, Emil menyoroti sistem pengangkutan hewan ternak dan perunggasan. Aspek sanitasi disebut penting karena berkaitan dengan kesehatan serta rantai produk halal.
Emil mendorong adanya pemisahan yang tegas antara armada pengangkut ternak dengan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang umum. Pemisahan tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kontaminasi silang selama proses distribusi.
Ia juga menekankan pentingnya sterilisasi armada secara terukur. Menurutnya, pengangkutan hewan tidak dapat diperlakukan sama dengan pengiriman barang biasa karena memiliki aspek kesehatan hewan dan keamanan produk yang harus diperhatikan.
"Pengangkutan ternak yang sembarangan tanpa sanitasi ketat berisiko membahayakan kesehatan konsumen. Solusi teknis dan keterlibatan tenaga veteriner sangat dibutuhkan langsung di lapangan," tandas Emil.
Keterlibatan tenaga veteriner di lapangan, lanjutnya, diperlukan agar penanganan pengangkutan ternak tidak hanya berorientasi pada kecepatan distribusi, tetapi juga memperhatikan standar kesehatan dan keamanan.
Pembenahan sektor logistik tersebut kemudian dikaitkan dengan agenda yang lebih luas dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah di Jawa Timur. Infrastruktur distribusi, keamanan produk, hingga sertifikasi halal dinilai memiliki keterkaitan dalam membangun rantai nilai yang lebih kuat.
Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Emil mengapresiasi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur yang terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi syariah di wilayah masing-masing.
Menurutnya, penguatan ekonomi syariah membutuhkan dukungan dari berbagai sektor, termasuk transportasi, logistik, perdagangan, peternakan, kesehatan hewan, serta jaminan produk halal.
Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan didorong untuk memperkuat koordinasi dalam menyelesaikan persoalan operasional yang masih muncul di lapangan.
Pembenahan logistik, kata Emil, diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur. Sistem distribusi juga perlu ditata agar lebih efisien, aman, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Jawa Timur memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan mempertahankan perannya sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi syariah nasional.
Editor : Redaksi