Tuban, MEMANGGIL.CO – Kepala Desa (Kades) Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, berinisial AS, kembali berurusan dengan aparat penegak hukum setelah menyelesaikan masa hukuman di Lapas Tuban.
Kali ini, ia dilaporkan salah seorang warganya atas dugaan penipuan terkait transaksi pembelian sebidang tanah seluas 200 meter persegi.
Sebelumnya, AS pernah divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tuban dalam perkara penggelapan uang sewa lahan milik PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) pada 16 Maret 2026.
Belum lama menghirup udara bebas, kini namanya kembali terseret persoalan hukum setelah Suwiji (54), warga Desa Tingkis, melaporkannya ke Polresta Tuban.
Kanit Tindak Pidana Ekonomi (Pidek) Satreskrim Polresta Tuban, Ipda Febri Bachtiar Irawan, membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini, perkara masih dalam tahap penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi serta mengumpulkan alat bukti.
"Betul (ada laporan), saat ini masih proses dan meminta keterangan saksi," ungkap Ipda Febri Bachtiar Irawan, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, Suwiji selaku pelapor menjelaskan, persoalan tersebut bermula ketika AS masih menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tingkis.
Saat itu, AS mendatangi rumahnya dan meminjam uang sebesar Rp80 juta. Menurut Suwiji, uang tersebut diberikan dengan alasan AS menjanjikan anaknya, Teguh Santoso, bisa lolos dalam proses pengisian jabatan perangkat desa sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban pada 2017.
"Dulunya menjanjikan anak saya lolos sebagai Sekretaris Desa," ungkap Suwiji.
Namun, harapan tersebut tidak terealisasi lantaran anaknya tidak lolos dalam seleksi perangkat desa. Suwiji kemudian menagih uang Rp80 juta yang sebelumnya diserahkan kepada Agus.
Dari jumlah tersebut, AS disebut baru mengembalikan Rp20 juta. Sedangkan sisa Rp60 juta kemudian disepakati untuk diganti dengan sebidang tanah milik AS berukuran 10 x 20 meter atau seluas 200 meter persegi.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat jual beli tanah tertanggal 15 Mei 2018.
Namun, persoalan kembali muncul ketika Suwiji berulang kali meminta agar dokumen kepemilikan tanah segera diproses dan dibalik nama atas keluarga Suwiji untuk keperluan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM). Permintaan tersebut, menurutnya, tidak kunjung terealisasi hingga saat ini.
Bahkan, Suwiji mengaku memperoleh informasi bahwa sertifikat tanah yang menjadi objek transaksi tersebut telah dijadikan agunan pinjaman oleh AS di salah satu bank.
Ia juga mendapat informasi bahwa tanah tersebut telah dilelang pihak perbankan akibat dugaan kredit macet.
"Tanah tersebut dilelang pihak bank. Padahal, tanah sudah saya pondasi dengan biaya kurang lebih Rp140 juta," tuturnya.
Atas persoalan tersebut, Suwiji berharap kepolisian segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Saya berharap beliau diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.
Kata Kades AS
Terpisah, Kades Tingkis AS tidak menampik adanya persoalan terkait transaksi tanah tersebut. Ia membenarkan bahwa sertifikat tanah yang dimaksud masih berada di bank karena digunakan sebagai agunan pinjaman.
Namun, ia menyebut informasi mengenai pelelangan tanah tersebut belum tentu benar. Sebab, menurutnya, saat ini dirinya masih mengajukan gugatan terhadap pihak bank di Pengadilan Negeri Bojonegoro.
"Sekarang dilelang bank, dan belum tentu kebenarannya karena saya masih menggugat bank ke Pengadilan Negeri Bojonegoro," jelasnya.
AS juga membenarkan adanya pinjaman uang Rp80 juta serta kesepakatan penggunaan sisa uang Rp60 juta untuk pembayaran tanah miliknya yang berukuran 20 x 10 meter.
Ia menyebut dokumen pemecahan pipil tanah tersebut sudah atas nama Suwiji. Namun, ketika dilakukan survei oleh pihak bank, dokumen tanah tersebut disebut belum dipecah.
Terkait tudingan menjanjikan jabatan Sekretaris Desa kepada anak pelapor, AS membantahnya. Ia mengaku hanya sebatas membantu proses belajar dan persiapan anak Suwiji menghadapi tes perangkat desa.
"Saya sebatas membantu belajar. Kalau menjanjikan, saya jadi apa kok bisa menjanjikan," terangnya.
AS juga menegaskan bahwa uang Rp80 juta tersebut merupakan pinjaman dan tidak berkaitan dengan janji meloloskan anak Suwiji dalam seleksi perangkat desa. Menurutnya, proses seleksi saat itu sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemkab Tuban.
"Dulu tesnya yang menyelenggarakan Pemkab Tuban," pungkasnya.
