Surabaya, MEMANGGIL.CO - Akademisi, mahasiswa, dan elemen masyarakat menggelar Aksi Solidaritas dan Pernyataan Sikap Bersama di depan Gedung Fakultas Hukum (FH) Kampus B Universitas Airlangga (Unair), Jumat (13/11/2026).
Aksi tersebut merupakan respons atas dugaan kekerasan aparat terhadap massa aksi di Yogyakarta dan dugaan kriminalisasi peserta demonstrasi di sejumlah daerah.
Dosen FH Unair, E. Joeni Arianto Kurniawan, mengatakan kekerasan terhadap mahasiswa dan masuknya aparat ke kampus menjadi peringatan bagi demokrasi.
Menurutnya, kampus harus menjadi ruang aman untuk kebebasan berpikir dan berekspresi.
"Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman, pintu penting terakhir yang merawat kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi, justru sudah diintervensi oleh kekuasaan dan bahkan dipenetrasi oleh aparat negara," jelasnya.
Ia juga menyoroti persoalan ekonomi, lapangan kerja, dan lingkungan yang dinilai belum ditangani serius.
Dosen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Herlina Yoka Roida, menilai pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan meresponsnya secara represif hingga masuk ke kampus.
"Suara masyarakat itu bukan noise, tetapi voice yang perlu digunakan. Pemerintah seharusnya merespons suara-suara tersebut dengan cara yang lebih baik, bukan malah represif sampai masuk ke kampus," katanya.
Herlina menyebut aktivitas mahasiswa di kampus hingga malam hari sebagai hal wajar untuk berdiskusi dan mengembangkan diri.
Sementara itu, Menteri Sosial Politik BEM Unair, Daniel, menyebut terdapat sekitar 154 orang yang berkaitan dengan penanganan peserta aksi di Yogyakarta berdasarkan informasi yang diterima mahasiswa. Sebagian disebut telah dibebaskan.
"Menurut kami, apa yang terjadi di Yogyakarta itu bisa juga terjadi di Surabaya. Karena itu, penting bagi kita menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran," katanya.
Daniel mengungkapkan, penyelenggara sempat diminta membatalkan kegiatan oleh rektorat meski telah mengantongi izin dekanat.
Kegiatan akhirnya tetap berjalan dengan dukungan dosen dan masyarakat.
Aksi yang mengusung nama Gerakan Rakyat Sadar itu diikuti dosen, mahasiswa, pekerja, kelompok perempuan, dan organisasi masyarakat sipil.
Mereka berharap ruang demokrasi, kebebasan akademik, dan kebebasan berpendapat tetap terlindungi.
