JATENG MEMANGGIL- Warga Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, kembali menyuarakan kegelisahan mereka terkait kondisi tanggul Kali Bodri yang semakin kritis, khususnya di sebelah selatan Masjid Manarul Husna Babadan.
Meski sudah berulang kali diusulkan, perbaikan tanggul tersebut hingga kini belum juga menjadi prioritas pemerintah.
“Sejak menjabat, beliau (red- Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari) sudah empat kali datang ke desa kami.Itu sebuah perhatian yang kami apresiasi,” kata Kepala Desa Kebonharjo, Edi Lukman, melalui pres rilisnya secara tertulis Rabu (01/10/2025)
Edy mengaku, pihaknya bersama kurang lebih 10 perwakilan warga Kebonharjo yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, perwakilan RW, hingga komunitas PETAK BODRI, beberapa hari lalu sudah melakukan audiensi dengan Bupati Kendal, membahas terkait jebolnyaTanggul Kali Bodri yang sampai saat ini belum tertangani.
"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bupati yang sudah beberapa kali turun langsung meninjau banjir di wilayah kami," lanjutnya.
Namun, tegas Edi, apresiasi itu tidak menutup kekecewaan warga terhadap penempatan Dana Tidak Terduga (DTT) dari APBD Kendal 2025.
Pasalnya, alokasi anggaran justru diarahkan ke pengeprasan tanggul utara jembatan Loko, bukan ke tanggul kritis di selatan Masjid Babadan yang dianggap jauh lebih rawan.
Baca juga: Gas Bumi Masuk Kendal, 12 Ribu Rumah Tangga Bersiap Tinggalkan Elpiji
Koordinator PETAK BODRI, Arif Fajar Hidayat, menegaskan bahwa sejak awal pihaknya selalu mengusulkan penguatan tanggul di titik tersebut.
“Setiap tahun tanggul itu terkikis. Pondasi peninggalan Belanda yang dulu masih utuh, kini sedikit demi sedikit longsor. Senderan bawahnya sudah berupa tanah. Kalau dibiarkan, masjid dan permukiman warga bisa terancam,” tegas Arif.
Arif juga mengungkapkan, meski perbaikan darurat tanggul sepanjang 75 meter telah dilakukan pada September lalu, seluruhnya dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Sementara dari Kabupaten Kendal, belum ada realisasi yang sesuai dengan harapan warga.
Baca juga: Menko PM Cak Imin Dorong Ekosistem Pemberdayaan Desa, Kawasan Widuri Jadi Pilot Project Nasional
Bahkan, kata Arif, hasil peninjauan bersama Balai PSDA Bodri Kuto mengonfirmasi bahwa tanggul selatan masjid memang masuk kategori kritis.
“Ironisnya, arahan Wakil Gubernur Jateng saat kunjungan dulu jelas menyebut agar wilayah hingga masjid diamankan. Tapi faktanya, titik itu tidak masuk kegiatan darurat tahun ini,” tambahnya.
Warga kini semakin pesimis usulan mereka akan terwujud pada tahun depan. “Apakah hanya karena alasan anggaran, keselamatan warga harus dipertaruhkan? Kami tidak paham. Yang jelas kami berharap ada tindakan nyata, bukan hanya janji,” pungkasnya.
Editor : Zamroni