Surabaya, MEMANGGIL.CO — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus bersinergi di lintas sektor guna memacu masuknya investasi ke wilayah setempat.
Kolaborasi tersebut difokuskan melalui ajang East Java Investment Forum (EJIF) untuk menjaga sekaligus meningkatkan kontribusi investasi yang saat ini menyumbang lebih dari 27 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur.
Kepala KPwBI Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan, investasi memegang peranan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, EJIF dirancang sebagai wadah strategis untuk mempertemukan calon investor dengan para pemilik proyek secara langsung melalui format one-on-one, many-to-many, hingga kunjungan lapangan.
"Pendekatan kolaboratif ini diharapkan tidak berhenti pada penjajakan, melainkan mampu memicu realisasi investasi nyata yang memberi dampak positif bagi pembangunan daerah," kata Ibrahim usai membuka acara EJIF 2026 di Grand City, Surabaya. Jumat, 2 Oktober 2026.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memaparkan portofolio peluang investasi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota agar pengembangan ekonomi tidak terpusat di satu kawasan saja.
Menurutnya, dalam ajang tersebut, Pemprov Jatim menawarkan 12 proyek sektor pariwisata dan 13 kawasan industri siap kembang.
Ia mengungkapkan, sektor pariwisata yang ditawarkan membentang dari wilayah Gresik, kawasan Bromo, hingga Pasir Putih di Situbondo dengan skala proyek yang bervariasi.
Adapun kawasan industri di Jawa Timur, seperti di Sidoarjo dan SIER, telah menarik minat sejumlah penyewa (tenant) di sektor elektronik, pengolahan ikan, hingga furnitur melalui penandatanganan nota kesepahaman.
"Total komitmen nilai transaksi investasi yang tercatat mencapai Rp2,4 triliun. Seluruh data potensi proyek ini, baik aset pemerintah maupun lahan swasta, telah diidentifikasi dan disajikan secara digital dalam bentuk buku panduan interaktif yang dapat diakses publik," ungkap Emil.
Untuk mempermudah penetrasi modal, Pemprov Jatim juga menggandeng perbankan nasional, termasuk Himpunan Bank Negara (Himbara), untuk melakukan profiling terhadap tiap-tiap proyek.
"Skema ini diterapkan untuk memberikan kepastian data, transparansi status lahan, serta mempermudah skema pembiayaan bagi calon investor swasta," pungkas Emil.
