Blora, MEMANGGIL.CO - Pemerintah Kabupaten Blora menyiapkan langkah lebih agresif untuk menekan angka kemiskinan pada 2026. Wakil Bupati Blora yang akrab disapa Bude Rini meminta camat, kepala desa, lurah hingga perangkat wilayah turun langsung ke tengah masyarakat dan tidak hanya mengandalkan data administratif.
Menurut Bude Rini, angka kemiskinan sebesar 10,58 persen pada 2025 masih menunjukkan adanya pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Kondisi masyarakat di lapangan perlu menjadi perhatian karena masih ditemukan keluarga yang membutuhkan bantuan dan penanganan secara langsung.
“Kalau kita turun ke desa-desa, faktanya masyarakat miskin masih banyak. Ada yang benar-benar membutuhkan perhatian dan penanganan. Karena itu, kita tidak boleh hanya melihat data, tetapi harus melihat kondisi riil di lapangan,” ujar Bude Rini saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKK) di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Senin (5/10/2026).
Rapat tersebut diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Blora. Forum ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi penanggulangan kemiskinan hingga tingkat kecamatan dan desa.
Target Kemiskinan Blora 2026
Bude Rini menjelaskan, Pemkab Blora menargetkan angka kemiskinan 2026 turun sekitar 0,11 hingga 0,71 persen dari capaian 2025. Dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 10,58 persen, angka kemiskinan diharapkan dapat ditekan hingga sekitar 10,47 persen atau bahkan lebih rendah.
Ia menegaskan target tersebut tidak akan tercapai jika penanganan kemiskinan hanya dilakukan dari tingkat kabupaten. Camat, kepala desa dan lurah dinilai memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat.
“Kalau ada keluarga yang membutuhkan bantuan, jangan menunggu. Segera laporkan dan carikan solusi bersama. Bisa melalui OPD, Baznas, pemerintah desa, atau pihak lain yang memiliki program bantuan,” katanya.
Bude Rini juga mengingatkan agar penanganan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan sosial. Pemerintah perlu memperkuat program yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga sehingga masyarakat secara bertahap dapat keluar dari ketergantungan bantuan.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah bantuan produktif berupa ayam petelur. Menurutnya, bantuan tersebut dapat menjadi sumber pendapatan keluarga apabila disertai dukungan kandang, pakan, pemeliharaan dan pendampingan yang memadai.
“Jangan hanya memberi bantuan untuk dimakan hari ini. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan hidup lebih mandiri,” ujarnya.
Data Harus Cocok dengan Kondisi Lapangan
Bude Rini menilai akurasi data menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan di Blora. Pemerintah tidak boleh membiarkan keluarga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat karena persoalan pendataan.
Seluruh kecamatan diminta memperkuat pendataan keluarga miskin dan kelompok rentan. Data tersebut selanjutnya harus menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi, baik bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi.
“Jangan sampai ada keluarga yang sangat membutuhkan tetapi tidak terdata. Kita harus hadir, melihat langsung, dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat,” tegasnya.
Menurut Bude Rini, kemiskinan juga tidak dapat dipandang hanya dari sisi pendapatan. Persoalan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, kondisi rumah hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
Penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan dilakukan secara berkelanjutan. Ia menekankan keberhasilan program tidak semata-mata ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan sasaran dan koordinasi antarpihak.
“Penanggulangan kemiskinan adalah tugas kita bersama,” pungkas Bude Rini.
