Blora, MEMANGGIL.CO - Pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, memasuki tahapan penting. Bupati Blora Arief Rohman bersama Wakil Bupati Sri Setyorini dan pimpinan DPRD Blora mendatangi Kementerian Sosial serta Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta untuk mendorong percepatan proyek tersebut.
Rombongan yang berangkat pada Senin (19/10/2026) itu turut membawa Ketua DPRD Blora Mustopa dan Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra, bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Fokus koordinasi mereka adalah memastikan kesiapan lahan sekaligus mendorong penetapan lokasi agar pembangunan Sekolah Rakyat di Cepu dapat segera berlanjut.
Bupati Arief Rohman mengatakan pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Namun, pemerintah daerah masih menunggu penetapan lokasi atau penlok dari kementerian terkait sebelum tahapan berikutnya dapat dilaksanakan.
“Dari kementerian mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Blora sudah siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Sekarang kami menunggu penetapan lokasi atau penlok dari Kementerian PU dan Kementerian Sosial,” kata Gus Arief, panggilannya.
Menurut dia, koordinasi langsung dengan pemerintah pusat diperlukan agar tahapan administrasi dan teknis tidak menghambat rencana pembangunan. Pemkab Blora berharap proses tersebut berjalan sesuai jadwal sehingga proyek dapat segera memasuki tahap lanjutan.
Dalam pertemuan di Kementerian Sosial, rombongan Pemkab Blora diterima Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Muhamad Hasan Chabibie beserta jajaran. Selanjutnya, rombongan berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Aris Rudianto Nugroho.
Progres Urukan Lahan Capai 95,70 Persen
Salah satu modal yang dibawa Pemkab Blora dalam koordinasi tersebut adalah progres penyiapan lahan di Kecamatan Cepu. Berdasarkan laporan mingguan pekerjaan penimbunan lahan periode 12–18 Oktober 2026, progres fisik tercatat mencapai 95,70 persen.
Capaian itu melampaui target rencana sebesar 85,81 persen, atau lebih cepat 9,89 poin persentase dari jadwal yang ditetapkan.
Gus Arief menjelaskan, lahan pembangunan telah diperiksa oleh satuan kerja terkait, termasuk pengecekan akses jalan menuju lokasi. Pemerintah daerah juga telah melakukan pekerjaan penyiapan lahan berupa urukan dan pemasangan material limestone.
“Setelah survei dari Satker, lahan sudah diperiksa dan kami siapkan. Jalan masuk juga sudah memiliki lebar delapan meter. Pekerjaan urukan dan limestone sudah berjalan,” ujarnya.
Selain penimbunan lahan, Pemkab Blora telah membangun jalan beton sepanjang 323 meter dengan lebar delapan meter. Infrastruktur pendukung lainnya juga disiapkan, meliputi jaringan air bersih melalui PDAM serta jaringan listrik tiga fase yang didukung PLN.
Kesiapan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar kawasan sebelum pembangunan fisik Sekolah Rakyat memasuki tahapan selanjutnya.
Masih Ada 2,9 Hektare Lahan yang Perlu Diuruk
Meski progres penyiapan lahan telah mencapai 95,70 persen, masih terdapat pekerjaan yang perlu dituntaskan. Dalam paparannya kepada Kementerian PU, Pemkab Blora mengajukan dukungan untuk menyelesaikan penimbunan sisa lahan seluas sekitar 2,9 hektare.
Pemerintah daerah juga mengusulkan dukungan untuk penyelidikan kondisi tanah, survei topografi, serta penyusunan desain teknis pembangunan. Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokasi dan kebutuhan konstruksi.
Gus Arief menyebutkan, tindak lanjut dari satuan kerja terkait kesiapan lokasi direncanakan pada 27 Oktober 2026. Pemkab Blora akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan instansi teknis agar berbagai kebutuhan tersebut dapat ditangani sesuai kewenangannya.
Pemerintah daerah juga berharap tahapan penetapan lokasi dapat segera diselesaikan. Dalam rencana yang disampaikan Arief, pembangunan diharapkan memasuki tahap ketiga pada 22 Desember 2026.
Pimpinan DPRD Ikut Kawal Proyek
Kehadiran Ketua DPRD Blora Mustopa dan Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra dalam koordinasi di Jakarta menunjukkan keterlibatan unsur legislatif dalam mengawal rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Cepu.
Sinergi antara pemerintah kabupaten, DPRD, dan pemerintah pusat dinilai penting untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan, mulai dari kesiapan lahan, kelengkapan teknis, hingga penyelesaian administrasi.
Bagi Pemkab Blora, Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, kesiapan lahan dan percepatan tahapan pembangunan menjadi perhatian agar fasilitas tersebut dapat diwujudkan sesuai rencana.
Meski demikian, tahapan lanjutan masih bergantung pada penyelesaian persyaratan teknis dan administrasi, termasuk penetapan lokasi oleh kementerian terkait. Pemkab Blora menyatakan akan melanjutkan koordinasi agar pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu dapat segera bergerak ke tahap berikutnya.
