Blora, MEMANGGIL.CO - Kesepakatan damai mengubah akhir perjalanan hukum seorang tersangka dugaan pencurian di Kabupaten Blora. Setelah sempat mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora, tersangka berinisial E akhirnya dikeluarkan dari tahanan setelah korban memberikan maaf dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora menghentikan penuntutan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ).
Penghentian penuntutan tersebut menjadi jalan penyelesaian perkara tanpa harus berlanjut ke persidangan. Keputusan itu diambil setelah tersangka E dan korban berinisial U mencapai kesepakatan perdamaian serta memenuhi persyaratan keadilan restoratif.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Blora, Hendi Budi Fidrianto, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Blora Khristiya Lutfiasandhi, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan penegakan hukum yang mengedepankan nilai kemanusiaan.
"Penghentian penuntutan melalui mekanisme keadilan restoratif ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan," demikian disampaikan Hendi dalam keterangan tertulisnya.
Perkara yang menjerat E berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 KUHP juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP. Peristiwa yang disangkakan terjadi dalam rentang November 2025 hingga September 2026 dengan U sebagai korban.
Ada sejumlah pertimbangan yang membuat perkara tersebut dapat diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Tersangka diketahui belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.
Selain itu, E dinilai memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan dengan korban. Pihak korban bersama keluarganya juga telah memberikan maaf secara penuh kepada tersangka.
Kesepakatan kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pemulihan Keadaan Semula dalam Rangka Menyelesaikan Perkara Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan tertanggal 9 November 2026.
Pengadilan Sahkan Perdamaian, Tersangka Dipulangkan
Setelah seluruh persyaratan penyelesaian perkara dinyatakan terpenuhi, Kajari Blora menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada 19 November 2026.
Langkah tersebut kemudian memperoleh persetujuan dan pengesahan melalui penetapan Pengadilan Negeri Blora tertanggal 20 November 2026. Sebagai tindak lanjut, Kejari Blora menerbitkan surat perintah pengeluaran tersangka dari tahanan pada tanggal yang sama.
E pun resmi dikeluarkan dari Rutan Kelas IIB Blora dan dikembalikan kepada keluarganya. Perjalanan perkara yang sebelumnya menempatkan E dalam tahanan akhirnya diselesaikan melalui kesepakatan damai.
Dalam proses tersebut, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Blora, Samsul Sitinjak, menyerahkan SKPP beserta salinan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora kepada tersangka dan keluarganya.
Samsul mengatakan, penyerahan dokumen tersebut merupakan bentuk transparansi sekaligus memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara yang ditempuh melalui mekanisme keadilan restoratif.
"Penyerahan SKPP dan salinan penetapan pengadilan ini merupakan bentuk transparansi atas penyelesaian perkara," jelas Samsul.
Ia menegaskan, keadilan restoratif tidak hanya berorientasi pada penghentian proses hukum, tetapi juga memperhatikan pemulihan keadaan dan keseimbangan kepentingan antara korban dengan tersangka.
Melalui pendekatan tersebut, penyelesaian perkara diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Korban memperoleh ruang pemulihan, sementara tersangka mendapatkan kesempatan memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Hendi berharap kesempatan yang diperoleh E dapat menjadi titik awal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Perdamaian yang telah tercapai juga diharapkan menjadi pelajaran agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya.
Kejari Blora menegaskan, penerapan keadilan restoratif bukan berarti mengesampingkan ketentuan hukum. Penegakan hukum tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, dan nilai kemanusiaan.
Komitmen tersebut sejalan dengan semangat JATI yang menjadi nilai Kejaksaan, yakni Jujur, Amanah, Totalitas, dan Integritas.