Blora, MEMANGGIL.CO - Harapan publik untuk mengetahui seberapa besar penyerapan anggaran daerah pada semester pertama 2025 tertunda.
Data realisasi belanja yang dinantikan belum kunjung diberikan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora.
Baca juga: Aspirasi 2026 Hilang, Wakil Ketua DPRD Blora Ungkap Arahan Penting dari Menkeu Purbaya
Plt. Kepala BPPKAD Blora, Susi Widyorini, sebelumnya menyatakan siap menyerahkan data tersebut kepada awak media.
Informasi itu dinilai penting sebagai gambaran kemampuan daerah dalam menyerap anggaran, terutama di tengah tekanan fiskal nasional yang semakin ketat.
“Saget (bisa), sebentar,” ujarnya singkat, pada Memanggil.co, Kamis (4/12/2025).
Namun hingga berita ini disusun, data realisasi belanja itu belum diterima redaksi.
Sebelumnya diberitakan, aspirasi masyarakat yang diajukan melalui anggota DPRD dipastikan tidak bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026.
Penyebabnya, pemerintah pusat melakukan kebijakan pengurangan anggaran berskala nasional.
Kabupaten Blora menjadi salah satu daerah yang merasakan dampak besar. Total pemotongan anggaran mencapai sekitar Rp376 miliar.
Baca juga: ADKASI Sebut Aspirasi 2026 Hilang, Blora Ikut Terdampak Pemangkasan Anggaran
Wakil Ketua DPRD Blora yang juga Ketua Umum ADKASI periode 2025–2030, Siswanto, menjelaskan pemangkasan anggaran ini terjadi hampir merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
“Rata-rata pengurangannya 24 persen dibanding 2025,” ungkapnya.
Khusus Blora, kondisi semakin berat karena anggaran aspirasi 2026 otomatis hilang. Dana tersebut dialihkan untuk menutup utang daerah sebesar Rp70 miliar.
Arahan Menkeu di Rapimnas Kadin
Siswanto, yang juga menjabat Ketua Kadin Blora 2024–2029, baru saja mengikuti Rapimnas Kadin Indonesia 2025 di Jakarta.
Baca juga: Harga Kebutuhan Pokok di Blora Melonjak Jelang Natal dan Tahun Baru
Dalam forum nasional itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan arahan penting terkait strategi percepatan belanja daerah.
“Arahan dari pusat jika realisasi belanja Januari - Maret bagus, maka anggaran dari pusat akan ditambah,” ujar Siswanto.
Pesan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat kini memantau ketat kinerja penyerapan anggaran di triwulan pertama.
Daerah yang mampu membuktikan kinerja belanja yang cepat dan tepat berpeluang mendapat tambahan anggaran di tengah situasi fiskal yang serba terbatas.
Editor : Ahmad Adirin