Surabaya, MEMANGGIL.CO — Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, H. Buchori Imron, melontarkan kritik keras sekaligus gagasan revolusioner terkait pengelolaan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.
Politisi senior PPP ini mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk lebih berani mengambil langkah strategis dalam mengelola aset dan menarik investasi berskala internasional.
H. Buchori menyoroti potensi besar di kawasan Surabaya Barat yang kini menjadi pusat investasi.
Menurutnya, Pemkot Surabaya harus lebih jeli mengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang telah diserahkan oleh investor untuk mendongkrak pendapatan daerah.
".Fasilitas seperti parkir di area publik yang selama ini gratis mestinya bisa dikelola secara profesional oleh Pemkot agar masuk ke kas daerah. Jangan sampai potensi PAD hilang begitu saja," kata H. Buchori, Jumat, 1 Mei 2026.
Ia juga mendorong percepatan proyek Jalur Luar Lingkar Barat (JLLB) sebagai kunci pengurai kemacetan sekaligus stimulus pertumbuhan ekonomi baru.
Beralih ke wilayah timur, H. Buchori menyayangkan banyaknya proyek infrastruktur bernilai ratusan miliar rupiah yang dinilai belum memberikan kontribusi ekonomi nyata terhadap PAD.
Beberapa poin yang disoroti antara lain Jembatan Surabaya di Kenjeran, Sentra Ikan Bulak (SIB), dan Taman Harmoni.
"Jembatan Surabaya dibangun dengan biaya besar, tapi sejauh ini belum menghasilkan apa-apa bagi PAD. Pemkot harus lebih kreatif. Jangan sampai Surabaya kalah bersaing dengan Malang, Batu, atau Banyuwangi dalam sektor pariwisata," ungkapnya.
Salah satu gagasan paling berani yang diusulkan adalah pengembangan wisata kereta gantung terintegrasi. H.Buchori mengkritisi rencana lama Pemkot yang hanya merancang lintasan sepanjang 800 meter di kawasan Tambak Wedi.
"Kalau cuma 800 meter itu bukan kereta gantung, tapi 'kereta gandulan'. Saya mengusulkan kereta gantung ini dibangun dari Tambak Wedi hingga Mangrove Wonorejo sepanjang 20 kilometer. Ini bisa menjadi yang terpanjang di Asia Tenggara," cetusnya.
Konsep ini dirancang sebagai wisata integrasi. Di setiap titik transit akan disediakan rest area, pusat UMKM, dan parkir terpadu untuk menghidupkan ekonomi warga melalui sektor kuliner dan belanja.
H. Buchori juga meminta Wali Kota Surabaya untuk melakukan pembagian peran yang lebih efektif dengan Wakil Wali Kota dan jajaran Kepala Dinas.
Ia menilai Wali Kota seharusnya tidak lagi berkutat pada urusan teknis lapangan.
" Urusan sampah atau sidak sungai itu porsi Kepala Dinas atau Wakil Wali Kota. Wali Kota harus fokus ke Jakarta atau mancanegara untuk mencari investor besar. Tugas utamanya adalah membawa investasi masuk dan mengajak pengusaha lokal yang sukses di luar untuk kembali membangun Surabaya," terangnya.
H. Buchori optimis, jika fokus pada investasi besar dan optimalisasi aset berjalan maksimal, PAD Surabaya yang saat ini berada di angka Rp.8 triliun dapat melonjak hingga belasan triliun rupiah, sehingga pembangunan dapat dirasakan merata oleh seluruh rakyat.
Editor : B. Wibowo