Blora, MEMANGGIL.CO - Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp370 miliar membuat Pemerintah Kabupaten Blora harus mencari ruang fiskal lain agar agenda pembangunan tetap berjalan.
Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Blora mulai melihat Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) perusahaan migas sebagai salah satu potensi yang dapat disinergikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Wacana itu mencuat dalam Sarasehan Strategi Harmonisasi Program PPM dan Mitigasi Risiko Operasional Industri Migas yang digelar PT Pertamina EP Cepu Zona 11 di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jumat (25/9/2026).
Forum tersebut diikuti pemerintah daerah dari Blora, Bojonegoro dan Tuban, bersama sejumlah organisasi nonpemerintah yang bergerak di sektor migas.
Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini atau akrab disapa Bude Rini, yang juga menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Blora, menekankan agar program PPM tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pembangunan fisik semata.
Menurut Bude Rini, program yang sebelumnya lebih dikenal masyarakat sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut semestinya diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat di sekitar wilayah kerja migas.
“Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat atau PPM tidak hanya sekadar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi sebagai instrumen untuk membangun kemandirian, meningkatkan kapasitas masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Bude Rini.
Ia mengatakan bentuk PPM dapat disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa. Program tidak harus selalu berupa pembangunan infrastruktur, tetapi dapat diarahkan pada sektor yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Beberapa sektor yang dinilai dapat dikembangkan antara lain pertanian, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pelatihan prakerja bagi pemuda desa.
Bude Rini juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko dalam kegiatan operasional industri migas. Menurutnya, komunikasi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat perlu dibangun sejak awal agar berbagai potensi persoalan sosial maupun keamanan dapat diminimalkan.
“Di sisi lain, mitigasi risiko operasional migas di daerah juga tidak kalah penting. Komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam tahapan kegiatan migas menjadi suatu hal yang wajib, untuk meminimalisir potensi risiko sosial dan kamtibmas selama operasional berlangsung,” ujarnya.
Pemkab Blora berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai pertemuan antarpihak, tetapi menghasilkan pola koordinasi yang lebih konkret antara pemerintah daerah, perusahaan migas dan masyarakat.
“Pemkab Blora siap mendukung kolaborasi yang konstruktif dengan berbagai pihak sehingga keberadaan kegiatan industri migas dapat berjalan dengan lancar. Sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Bude Rini.
Ia juga berharap program PPM Pertamina dapat diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Blora sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.
“Kami berharap program-program PPM dari Pertamina selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya dalam mendukung kelancaran operasional tetapi juga bisa menumbuhkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Blora Dasiran S.Ag mengungkapkan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu alasan pemerintah harus mencari berbagai skema untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
Ia menyebut pemotongan TKD yang diterima Blora mencapai sekitar Rp370 miliar. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam mengoptimalkan sumber pendapatan maupun membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Blora saja pemotongan TKD-nya sampai sekitar Rp370 miliar. Ini menuntut kami memaksimalkan pos PAD dengan berbagai cara agar pembangunan tetap bisa berjalan,” ujar Dasiran.
Dalam forum tersebut, Dasiran kemudian melemparkan pertanyaan mengenai kemungkinan program PPM atau CSR perusahaan migas dapat dikaitkan dengan pendapatan daerah dan perencanaan APBD.
“Nah dengan adanya PPM atau CSR perusahaan migas ini, mungkinkah ke depan bisa dimasukkan sebagai PAD dalam APBD. Agar penggunaannya juga bisa disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah. Jika bisa, tentunya ini akan berdampak positif bagi pemda saat kondisinya seperti ini,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan karena menyangkut bagaimana program perusahaan dapat diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.
Namun, usulan tersebut dalam forum masih berupa pertanyaan dan wacana dari Pemkab Blora, bukan keputusan bahwa dana PPM atau CSR Pertamina telah menjadi bagian dari PAD Kabupaten Blora.
Dari sisi mekanisme program, Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas Roy Widiarta menjelaskan bahwa penyusunan program PPM dilakukan melalui proses pengusulan dan kurasi sebelum program dilaksanakan.
Menurut Roy, program PPM yang akan dijalankan pada 2027 pada September 2026 sudah memasuki tahap akhir proses. Karena itu, usulan untuk program 2027 idealnya telah disampaikan kepada Pertamina sejak Mei 2026.
“Seperti saat ini, bulan September 2026, posisinya program PPM yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 sudah masuk tahap akhir. Idealnya diajukan atau disampaikan pada Mei 2026 kepada Pertamina,” beber Roy.
Ia menjelaskan apabila proses pengusulan program 2027 telah ditutup, pemerintah daerah maupun pihak terkait masih dapat menyiapkan usulan untuk periode berikutnya.
“Jika 2027 sudah close, maka bisa diusulkan pada Mei 2027 untuk pelaksanaan 2028. Kami terbuka untuk menerima usulan program PPM,” tegasnya.
Bagi Pemkab Blora, keberadaan industri hulu migas tidak hanya dipandang dari sisi aktivitas produksi, tetapi juga dari peluang membangun manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja.
Dengan TKD yang mengalami pemangkasan, pemerintah daerah kini menghadapi kebutuhan untuk menjaga pembangunan tetap berjalan sekaligus mencari ruang kolaborasi baru tanpa mengabaikan aturan pengelolaan keuangan daerah.
Forum di Tawangmangu itu pun menjadi ruang awal bagi Blora untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sekaligus membuka pembicaraan mengenai bagaimana program PPM perusahaan migas dapat lebih terarah dan selaras dengan prioritas daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Pertamina juga menyerahkan apresiasi atas sinergitas kegiatan hulu migas kepada pemerintah daerah dan NGO. Penghargaan tersebut diterima Bude Rini selaku Plh Bupati Blora.
Turut hadir Assistant Manager Comrel Regional 4 Achmad Setiadi, Head of Comrel dan CID Pertamina Zona 11 Wazirul Lutfi, serta akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr. Krisdiyatmiko.
Editor : Redaksi