Rembang, MEMANGGIL.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menerapkan strategi ofensif untuk mempercepat pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tengah masyarakat. Langkah agresif ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik sekaligus mendorong masyarakat beralih ke layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Identitas digital dinilai memberikan kemudahan karena masyarakat dapat menyimpan dan mengakses dokumen kependudukan melalui telepon pintar (smartphone), tanpa harus selalu membawa dokumen fisik. Selain lebih praktis, IKD juga diharapkan mampu mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, mengatakan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap gawai menjadi peluang untuk meningkatkan penggunaan IKD. Menurutnya, hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini tidak bisa dilepaskan dari penggunaan telepon pintar.
“Masyarakat kita itu tidak bisa lepas dari gadget (handphone). Mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Ketergantungan kita terhadap teknologi ini sudah sangat tinggi. Artinya, tidak salah bila identitas pribadi atau IKD juga nempel di handphone tersebut,” tutur Gus Hanies, panggilannya, ditulis Jumat (13/11/2026).
Gus Hanies menegaskan, manfaat IKD tidak sebatas menggantikan KTP elektronik dalam bentuk digital. Keberadaan identitas digital juga diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan bantuan sosial dan kesehatan.
Melalui aplikasi IKD, masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan administrasi kependudukan. Di antaranya permohonan cetak Kartu Keluarga (KK), cetak biodata Warga Negara Indonesia (WNI), perubahan golongan darah, perubahan data pendidikan, pemisahan KK individu, serta pelayanan pindah penduduk bagi anggota keluarga.
Selain itu, tersedia pelayanan akta kelahiran bagi anak yang belum maupun sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), pelayanan akta kematian, hingga pengajuan penduduk nonpermanen.
Untuk mempercepat aktivasi dan pemanfaatan IKD, Hanies meminta pemerintah kecamatan melakukan berbagai inovasi pelayanan. Salah satunya dengan menyediakan pojok IKD sebagai pusat informasi sekaligus tempat pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengaktifkan dan menggunakan aplikasi tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan bagi kelompok lanjut usia (lansia). Langkah ini diperlukan agar transformasi pelayanan berbasis digital tidak justru menyulitkan kelompok masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang, Mustain, mengatakan pihaknya menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di tingkat kecamatan hingga desa untuk memperluas sosialisasi dan pendampingan IKD.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu strategi untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah. Dengan keterlibatan kader PKK, edukasi mengenai manfaat dan penggunaan IKD diharapkan lebih mudah diterima masyarakat.
Mustain menjelaskan, IKD bukan sekadar pengganti KTP elektronik dalam format digital. Aplikasi tersebut juga berfungsi sebagai dompet dokumen kependudukan yang memungkinkan masyarakat menyimpan dan mengakses berbagai dokumen, termasuk KTP elektronik dan KK, melalui smartphone.
“Pelayanan Adminduk yang dulu hanya bisa diakses di Kantor Desa atau Kelurahan lewat Sipenduk Online, tahun 2026 ini kita dekatkan tidak hanya di desa, tetapi di dalam gawai masing-masing penduduk. Kapan saja, di mana saja penduduk dapat mengakses sembilan pelayanan yang telah dibuka di IKD,” jelasnya.
Meski berbagai upaya percepatan telah dilakukan, tingkat aktivasi IKD di Kabupaten Rembang masih tergolong rendah. Mustain menyebutkan, kepemilikan IKD saat ini baru mencapai 2,9 persen dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP elektronik.
Capaian tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Dindukcapil untuk memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya identitas digital.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dindukcapil telah melakukan uji coba pelayanan IKD di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Rembang sejak Agustus 2026.
Berdasarkan hasil uji coba, Desa Sulang, Kecamatan Sulang, tercatat sebagai wilayah dengan akses IKD terbanyak, disusul Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan, dan Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang.
Percepatan pemanfaatan IKD ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
Pemkab Rembang berharap sinergi pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan TP PKK dapat meningkatkan kepemilikan serta pemanfaatan IKD.
Dengan perluasan layanan digital tersebut, pelayanan administrasi kependudukan diharapkan semakin mudah, cepat, dan efisien serta dapat diakses masyarakat kapan saja dan di mana saja.
Editor : Redaksi