MEMANGGIL.CO – Sinyal bahwa Ujian Nasional (UN) akan kembali digelar pada tahun 2026 semakin kuat. Lantas bagaimana Dinas Pendidikan Blora menanggapi wacana nasional ini?
Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora memberikan respons positif terhadap wacana tersebut, karena dianggap penting untuk memacu motivasi belajar siswa.
Sekretaris Disdik Kabupaten Blora, Nuril Huda, menjelaskan bahwa kembalinya UN masih sebatas wacana dan hingga saat ini belum ada surat resmi dari kementerian terkait.
“Belum ada surat resmi dari kementerian mengenai wacana tersebut. Jika ada surat resmi, baru kami akan mengambil sikap,” ujarnya, ditulis Sabtu (22/2/2025).
Namun, ia menambahkan bahwa jika UN memang dilaksanakan pada tahun ajaran mendatang, pihaknya siap untuk menyambutnya.
“Jika UN kembali diadakan, kami siap. Itu bukan hal baru yang belum kami hadapi. Jika kembali dilaksanakan, kami tinggal memulainya lagi,” imbuhnya.
Menurut Nuril, mayoritas sekolah di Blora justru mendukung kembalinya ujian nasional. Hal ini karena UN dianggap dapat menjadi pemicu semangat belajar siswa dan menjamin adanya standar kelulusan yang jelas.
“Rata-rata sekolah justru ingin ada ujian, karena dengan begitu ada standardisasi dalam kelulusan siswa,” tandasnya.
Tambahan informasi, Kabar soal kembalinya UN pertama kali dihembuskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Ia memberikan sinyal, UN akan kembali diberilakukan pada tahun ajaran 2025/2026.
Namun sampai saat ini Abdul Mu’ti menuturkan belum mengetahui format apa yang akan digunakan jika UN benar-benar diberlakukan.
Meski belum ketok palu, masyarakat terlanjur berisik. Banyak yang tak setuju dengan kembalinya UN, apalagi jika ini dijadikan sebagai syarat kelulusan siswa.
Sekadar diketahui, UN pertama kali diperkenalkan pada 2005 oleh Menteri Pendidikan saat itu, Muhammad Nuh, untuk menggantikan Ujian Akhir Nasional (UAN). Ujian ini pun menjadi syarat kelulusan.
Pada 2013, pemerintah mulai menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di beberapa sekolah, yang diperkenalkan Anies Baswedan selaku menteri pendidikan saat itu.
Tiga tahun berselang, Anies menegaskan UN tidak lagi menjadi faktor penentu kelulusan mulai 2015. Kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah melalui rapat dewan guru atau pleno guru.
Pada 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan akan menghapus UN pada 2021 dan diganti Asesmen Nasional.
