MEMANGGIL.CO – Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu (19/03/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Wahono menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Bojonegoro.
Ia menyatakan, Pemkab Bojonegoro akan fokus pada penerapan program berbasis E-Government serta memperkenalkan SapaBupati, sebuah saluran untuk aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Bupati.
Selain itu, Bupati Wahono juga mengajak ilmuwan dan badan penelitian daerah untuk turut terlibat dalam perencanaan tata kelola pemerintahan.
“Melalui upaya-upaya ini, kami berharap masyarakat bisa ikut mengawasi setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Semua akan dilaksanakan secara transparan,” tegas Bupati Wahono.
Ketua KPK, Setyo Budianto, dalam sambutannya mengapresiasi partisipasi para kepala daerah yang hadir dalam acara ini.
Menurutnya, semangat bersama untuk mencegah tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting. Ia menegaskan bahwa komitmen untuk memberantas korupsi harus dimulai dari tingkat atas dan menjadi contoh bagi seluruh lapisan pemerintahan.
“Kita berharap perencanaan yang baik dan jelas, serta sistem monitoring yang terintegrasi melalui MCP (Monitoring Center for Prevention), dapat memperkuat pencegahan korupsi ke depan. Dukungan dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa sangat diperlukan untuk menyelenggarakan perencanaan yang transparan dan akuntabel,” ujar Setyo Budianto.
Lebih lanjut, Budianto menekankan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ia berharap kepala daerah dapat memasukkan kurikulum anti-korupsi sebagai bagian dari upaya pencegahan di lingkungan pendidikan.
Diketahui, kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur DI Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah.
Rapat ini juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah dari wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
