
MEMANGGIL.CO – Rapat DPRD Tuban terkesan istimewa ketika melakukan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2023. Pasalnya, wakil rakyat itu memilih rapat di hotel mewah bintang empat Cavinton Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kegiatan di hotel mewah yang terletak di daerah Malioboro itu juga dihadiri para pejabat eksekutif Pemkab Tuban. Acara bahas uang rakyat di hotel tersebut terkesan sembunyi-sembunyi karena dilakukan di luar kota jelang Pemilu 2024.
Rapat dewan bersama eksekutif itu juga disinyalir menyalahi asas keterbukaan informasi publik karena pembahasan P-APBD Tahun dilakukan secara tertutup di luar kota. Padahal saat ini kondisi ruang paripurna DPRD Tuban sedang tidak ada kegiatan apapun.
Oleh sebab itu, masyarakat menilai rapat tersebut tidak sah lantaran tidak diketahui masyarakat. “Rapat di Jogja menyalahi asas keterbukaan dan tidak sah. Seharusnya sifatnya terbuka untuk umum,” ungkap tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya, Selasa (12/9/2023).
Kegiatan rapat wakil rakyat di hotel tersebut juga termonitor dari status WhatsApp salah satu anggota DPRD Tuban. Dimana, dalam statusnya anggota dewan itu memasang foto yang sedang rapat beramai-ramai bersama pejabat eksekutif.
“PAPBD 2023 untuk masyarakat Tuban,” tulis status WhatsApp salah satu anggota dewan dengan disertai foto kegiatan.
Tak lama berselang, status foto anggota dewan di WhatsApp yang sedang bahas Perubahan APBD tahun 2023, hilang. Belum diketahui secara pasti kenapa status WhatsApp itu dihapus secara tiba-tiba.
Kendati demikian, rapat DPRD Tuban ke luar kota tersebut juga dibenarkan oleh salah satu anggota dewan. Namun, dirinya enggan menyebut secara detail agenda apa yang sedang di bahas.
“Lagi di luar kota mas’e,” kata salah satu anggota DPRD Tuban lebih WhatsApp.
Sementara itu, Sri Hidajati Sekretaris DPRD Tuban, ketika dihubungi lewat ponsel dan pesan singkat WhatsApp belum mau memberikan konfirmasi terkait agenda anggota dewan yang ramai-ramai ke Jogja.
Rapat bersama yang terkesan sembunyi-sembunyi itu juga ditunjukkan dari sikap Arif Handoyo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistika dan Persandian Pemkab Tuban. Ia pun puasa komentar terkait agenda rapat di hotel mewah tersebut.