MEMANGGIL.CO – Harapan dan keresahan warga Tambak Asri, Morokrembangan, Surabaya, menjadi sorotan utama dalam agenda reses Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Zuhrotul Mar’ah, pada Selasa , pekan lalu.
Di tengah pertemuan yang digelar di Gedung Serba Guna RW 06 Tambak Asri, masyarakat secara langsung menyampaikan keluhan mendalam terkait dampak normalisasi Kali Anak yang hingga kini tak kunjung tuntas.
Baca juga: Janji Anggota DPRD Surabaya: Perjuangan Hak Warga dan Mengatasi Keluhan Curanmor
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Zuhrotul Mar’ah menekankan perlunya data valid sebagai dasar intervensi pemerintah.
“Untuk dampaknya kita harus punya data riil sehingga nantinya intervensinya pas,” katanya dalam keterangannya di depan Forum.
Legislator senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan persoalan ini akan menjadi pembahasan serius dalam rapat lintas komisi.
“Insyaallah, terkait dampak sosialnya sudah kami pikirkan. Kita menunggu hearing di Komisi C, kemudian setelah itu akan dilanjutkan di Komisi D,” ujar dr. Zuhrotul Mar'ah.
Ia menambahkan bahwa hak-hak dasar warga, seperti tempat tinggal dan pendidikan, harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Namun, di sisi lain, harapan warga mulai meredup akibat ketidakpastian. Ketua Aliansi Warga Terdampak Sungai Kalianak, Sumariyono, menyoroti batalnya jadwal hearing yang seharusnya digelar pada 1 dan 2 September lalu.
Baca juga: Tiara Angelina Saraswati: Pulang dalam Duka Mendalam Bagi Keluarga dan Pelayat
“Kemarin itu sebenarnya sudah sempat mau hearing, tapi batal karena ada huru-hara. Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi kapan akan dijadwalkan kembali,” katanya penuh harap.
Masyarakat kini mendesak anggota dewan agar menunda semua langkah tim normalisasi di lapangan selama belum ada keputusan resmi dari DPRD.
“Jangan sampai tim keluyuran ke kampung dan menandai rumah-rumah warga. Biarlah warga merasa tenang dulu,” ujar Sumariyono.
Ia juga menyampaikan pesan keras kepada pemerintah, bahwa pemimpin seharusnya hadir membawa solusi, bukan sekadar perintah.
Baca juga: Anggota DPRD Muhaimin Ajak Warga Sidosermo Tetap Tenang Pasca-Kerusuhan
“Warga negara itu harus dilindungi undang-undang. Jangan hanya masyarakat yang diminta menurunkan ego, sementara pemerintah tidak,” ucapnya.
Permintaan ini bahkan ditujukan langsung kepada Wali Kota Surabaya, agar dapat menunjukkan rasa welas asih kepada warga yang terdampak.
“Warga ini manusia yang harus diperlakukan dengan hormat. Tidak masuk akal, hanya untuk mengalirkan air harus merobohkan rumah warga,” sambungnya.
Pada akhirnya, harapan warga terdampak cukup sederhana: pemerintah tetap konsisten dengan rencana awal, yaitu mengalirkan air tanpa harus menggusur. “Air tetap bisa mengalir, tapi masyarakat juga tetap bisa hidup tenang di rumahnya seperti sedia kala,” pungkas Sumariyono.
Editor : Wibowo