Jakarta, MEMANGGIL.CO - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa hanya tiga jabatan inti di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi simpang siur yang berkembang di masyarakat terkait rekrutmen pegawai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga efektivitas, profesionalisme, dan efisiensi operasional SPPG di seluruh Indonesia.
“Perlu kami tegaskan, hanya ada tiga jabatan inti di SPPG yang diangkat sebagai PPPK, yakni Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Selain itu, seluruh tenaga pendukung akan direkrut melalui mekanisme non-ASN sesuai kebutuhan operasional,” ujar Nanik dalam keterangan resmi di laman BGN, dikutip pada Jumat (23/1/2026).
Menurut Nanik, ketiga jabatan tersebut memiliki fungsi strategis dalam menjamin kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis, mulai dari perencanaan, pengawasan mutu gizi, hingga pengelolaan keuangan.
“Ketiga posisi ini memegang peran kunci. Kepala SPPG bertanggung jawab atas manajemen layanan, Ahli Gizi memastikan standar gizi terpenuhi, dan Akuntan mengawal akuntabilitas anggaran. Karena itu, status PPPK diberikan untuk menjaga stabilitas, profesionalitas, dan kesinambungan program,” tegasnya.
Tenaga Pendukung Tetap Dibuka Luas
Sementara itu, untuk tenaga dapur, juru masak, pramusaji, petugas kebersihan, logistik, dan tenaga pendukung lainnya, BGN memastikan tetap membuka peluang kerja secara luas dengan skema perekrutan fleksibel berbasis kebutuhan daerah.
“Tenaga pendukung tetap kami libatkan secara maksimal. Rekrutmen dilakukan secara lokal agar menyerap tenaga kerja setempat dan menggerakkan ekonomi daerah,” terang Nanik.
Baca juga: Isu Selingkuh Ricky Harun Menguat Usai Video Karaoke Bersama LC Tersebar
Ia menambahkan, sistem ini sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program nasional pemenuhan gizi anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini.
Melalui SPPG, pemerintah menargetkan layanan pemenuhan gizi yang merata, terstandar, dan berkelanjutan.
Nanik menjelaskan, skema tiga jabatan PPPK ini dirancang agar struktur organisasi SPPG tetap ramping, adaptif, dan efisien.
“Kami ingin sistem ini berjalan efektif, cepat, dan tepat sasaran. Struktur yang terlalu gemuk justru bisa menghambat pelayanan,” ujarnya.
Baca juga: Prabowo Salurkan 200 Becak Listrik untuk Lansia Surabaya, DPRD: Solusi Konkret Ekonomi Rakyat
Cegah Disinformasi Rekrutmen Massal PPPK
BGN juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi tidak resmi terkait pembukaan formasi PPPK besar-besaran di dapur MBG.
“Kami minta masyarakat mengacu pada informasi resmi dari BGN. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman seolah seluruh pegawai dapur akan diangkat PPPK, karena itu tidak sesuai kebijakan,” kata Nanik.
Dengan klarifikasi ini, BGN berharap masyarakat memperoleh informasi yang akurat, sekaligus memahami skema rekrutmen yang diterapkan demi kelancaran program strategis nasional tersebut.
Editor : Redaksi