Semarang, MEMANGGIL.CO – DPRD Jawa Tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Pembentukan Pansus tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Berlian Semarang, belum lama ini. Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyampaikan bahwa pansus akan segera bekerja melakukan kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan program sepanjang tahun 2025.
Tugiman dari Fraksi PKS ditunjuk sebagai Ketua Pansus, sementara I Putu Dody dari Fraksi Partai Demokrat dipercaya sebagai Wakil Ketua.
“Pembahasan LKPJ ini akan kita kritisi secara mendalam melalui pansus yang sudah terbentuk. Ini bagian dari tanggung jawab DPRD dalam memastikan jalannya pemerintahan berjalan optimal,” ujar Sumanto.
Menurutnya, pembentukan pansus bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian program serta memberikan rekomendasi perbaikan ke depan. Hasil pembahasan pansus nantinya akan disampaikan dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi resmi DPRD kepada Gubernur.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah provinsi pada tahun berikutnya,” tambahnya.
Sumanto menegaskan, melalui pansus tersebut DPRD ingin memastikan seluruh program pemerintah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan serta pelaporan kinerja pemerintah daerah.
Selain agenda LKPJ, rapat paripurna juga membahas Laporan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2025–2026. Rapat dipimpin oleh Sumanto bersama para wakil ketua DPRD.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam laporannya menyampaikan bahwa capaian pembangunan tahun 2025 difokuskan pada penguatan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan pembangunan tersebut merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian diimplementasikan di tingkat provinsi bersama 35 kabupaten/kota.
“Fokus pembangunan 2025 adalah infrastruktur yang kami jabarkan dalam kerja nyata bersama seluruh daerah di Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan di Jawa Tengah pada 2025 tercatat turun dari 9,58 persen menjadi 9,37 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 persen atau berada di atas rata-rata nasional.
Menurut Luthfi, capaian tersebut tidak lepas dari sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRD.
Untuk tahun 2026, pihaknya akan kembali memfokuskan pada upaya penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Ia menekankan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu lintas sektor.
“Penanganan kemiskinan tidak bisa parsial. Aspek sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan harus ditangani secara menyeluruh,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti temuan terkait penerima bantuan sosial jangka panjang yang akan menjadi bahan evaluasi. Pemerintah, lanjutnya, akan terus memperbarui data kemiskinan secara berkala agar program bantuan lebih tepat sasaran.
Dengan pembentukan pansus ini, DPRD Jateng diharapkan mampu memberikan catatan kritis sekaligus solusi konstruktif guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah ke depan. (ADV)
Editor : B. Wibowo