Surabaya, MEMANGGIL.CO - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menggelar Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, Kamis (16/04/2026).
Agenda yang digelar di Audiotorium R. Soeparma Hadipranoto Untag Surabaya ini membedah reaktualisasi konstitusionalisme berbasis nilai-nilai Pancasila.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2015-2018, Arief Hidayat, menilai kondisi hukum nasional sedang tidak baik.
Hal itu terlihat dari perlakuan aparat penegak hukum yang tidak merata terhadap warga negara.
"Saya pernah terpukul waktu ada seorang ahli mengatakan; pasal 28 kita bersamaan kedudukannya di depan hukum. Tapi tidak bersamaan kedudukannya di depan aparat penegak hukum," jelas Arief.
Ia menekankan pentingnya kembali ke dasar hukum yang benar. Menurutnya, nilai Pancasila harus menjadi landasan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa saat ini.
"Diskusi seminar ini mampu mengurai kehidupan hukum yang benar berdasarkan nilai-nilai Pancasila," ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Untag Surabaya, Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H., menyoroti isu pembatasan kekuasaan negara.
Prof. Hufron menilai mekanisme kontrol dan keseimbangan antar lembaga tinggi negara saat ini mulai memudar.
"Kekuasaan presiden itu juga diawasi oleh kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial," kata Prof. Hufron.
Prof. Hufron juga mengkritisi minimnya peran legislatif dalam mengawasi eksekutif, terutama terkait kebijakan internasional.
Ia mengkhawatirkan adanya indikasi politisasi dalam putusan lembaga peradilan.
"Penting pembahasan soal pembatasan kekuasaan Mahkamah Konstitusi melalui konstitusionalisme," katanya lagi.
Pada seminar ini, Untag Surabaya juga mengundang narasumber lain, di antaranya Guru Besar FH Universitas Negeri Surakarta I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Ketua Majelis Kehormatan MK I Dewa Gede Palguna, dan Guru Besar FH Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mochtar.
Hasil pemikiran dari seminar ini akan disalurkan kepada pihak berwenang melalui prosiding dan artikel ilmiah. Harapannya, nilai Pancasila kembali mengisi ruang praktik penyelenggaraan negara.
Editor : Redaksi