Bojonegoro, MEMANGGIL.CO — Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Bojonegoro menggelar Refleksi Kebangsaan bertema “Meneguhkan Kembali Komitmen Kebangsaan dan Keumatan”, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Asta Ngopy & Nyemil, Jalan MH Thamrin, Gang Ledok Kulon, Bojonegoro, tersebut menjadi ruang dialog lintas organisasi untuk membedah berbagai persoalan kebangsaan sekaligus arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro ke depan.
Baca juga: Amankan Listrik Kemerdekaan, PLN UIT JBM Siaga 24 Jam Penuh di Jawa Timur dan Bali
Refleksi menghadirkan Presidium KAHMI Mochlasin Afan sebagai keynote speaker.
Sejumlah penyaji turut menyampaikan pandangan dari berbagai perspektif, yakni Budiono, M.Kom. dari Fokal IMM Bojonegoro, Fatkhul Muin, S.Ag., MM. dari IKA PMII, Dony Bayu Setiawan dari PA GMNI, serta unsur Kapolsek Gayam Bojonegoro.
Diskusi berlangsung kritis dengan mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari idealisme kebangsaan, tata kelola pemerintahan, APBD, kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, migas, industrialisasi, keamanan masyarakat, hingga tantangan globalisasi dan digitalisasi.
APBD Besar Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Dalam keynote speech-nya, Mochlasin Afan menyoroti paradoks pembangunan Bojonegoro. Sebagai daerah dengan kemampuan fiskal besar yang ditopang potensi sumber daya alam, khususnya migas, Bojonegoro dinilai memiliki modal kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, besarnya APBD tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kemiskinan maupun meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“APBD yang besar harus memiliki korelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai daerah memiliki anggaran besar, tetapi kemiskinan masih menjadi persoalan dan kualitas pendidikan belum sesuai dengan harapan,” menjadi salah satu gagasan utama yang mengemuka dalam refleksi tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya proyek fisik.
Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan pemerintah mampu meningkatkan kualitas manusia, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Idealisme Kebangsaan Harus Bertemu Realitas
Budiono, M.Kom. dari Fokal IMM Bojonegoro kemudian menyoroti adanya jarak antara idealisme kebangsaan dengan realitas kehidupan masyarakat.
Menurutnya, generasi muda perlu memahami kembali kedudukannya sebagai khalifatullah dan abdullah. Pemahaman tersebut penting agar generasi muda tidak sekadar menjadi penonton perubahan sosial, tetapi memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memperbaiki kehidupan masyarakat.
Gagasan tersebut juga dikaitkan dengan pemikiran para founding fathers dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara.
Dalam perspektif Muhammadiyah, konsep Darul Ahdi wa Syahadah dinilai relevan untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Indonesia merupakan negara hasil kesepakatan bersama sekaligus ruang pembuktian nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa.
Karena itu, negara idealnya mampu menghadirkan kehidupan yang rahmatan lil alamin, keadilan hukum dan ekonomi, serta kemakmuran bagi masyarakat.
Budiono juga menekankan pentingnya pendidikan toleransi dan moderasi beragama. Pendidikan, kata dia, tidak cukup hanya menghasilkan manusia yang unggul secara akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, toleransi, dan kemampuan hidup di tengah masyarakat yang plural.
Kekayaan Migas Harus Menjadi Investasi Masa Depan
Dari perspektif IKA PMII, Fatkhul Muin, S.Ag., MM. mengangkat persoalan tata kelola pembangunan dan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan harus melihat kondisi fiskal dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Besarnya penerimaan negara maupun daerah perlu terus dikaji dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam konteks Bojonegoro, ketergantungan terhadap sektor migas menjadi tantangan tersendiri. Kekuatan fiskal daerah yang banyak ditopang sumber daya alam harus dikelola dengan orientasi jangka panjang.
Kekayaan migas, menurutnya, jangan hanya dinikmati untuk memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi harus diinvestasikan untuk membangun fondasi ekonomi yang mampu bertahan ketika sumber daya alam tersebut semakin terbatas.
Fatkhul juga menyoroti dampak globalisasi dan digitalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di sisi lain, ia melihat adanya kecenderungan lunturnya idealisme sebagian mahasiswa terhadap gerakan perubahan. Padahal, mahasiswa dan kelompok intelektual memiliki posisi strategis dalam mengawal dinamika kebangsaan.
Program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga perlu dilihat bukan semata dari sisi distribusi program, tetapi dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Perputaran ekonomi dari program berskala besar tersebut, menurutnya, harus mampu melibatkan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonominya tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.
Pada akhirnya, kebijakan pemerintah pusat maupun daerah harus bermuara pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan kemiskinan, dan penciptaan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Bojonegoro Harus Menjadi Lumbung Energi Sekaligus Lumbung Kesejahteraan
Sementara itu, Dony Bayu Setiawan dari PA GMNI mengangkat amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai pijakan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Bojonegoro memiliki posisi strategis sebagai daerah penghasil migas nasional. Keberadaan Blok Cepu menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu wilayah penting dalam sektor energi.
Namun, predikat sebagai lumbung energi harus diikuti kemampuan menjadi lumbung kesejahteraan.
Selain migas, Bojonegoro memiliki potensi besar di sektor pertanian. Hanya saja, produktivitas pangan masih menghadapi sejumlah tantangan.
Program subsidi dan berbagai intervensi pemerintah perlu terus dievaluasi agar benar-benar mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian.
Dony juga menyoroti persoalan pengangguran terbuka, termasuk di kalangan lulusan SMA dan perguruan tinggi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja dan lulusan pendidikan.
Karena itu, Bojonegoro membutuhkan strategi industrialisasi yang lebih jelas dan terukur.
Industri dan Pertanian Harus Berjalan Beriringan
Salah satu pertanyaan besar yang mengemuka dalam diskusi adalah bagaimana Bojonegoro dapat berkembang menjadi daerah industri tanpa kehilangan karakter sebagai daerah pertanian.
Pengembangan kawasan industri, kepastian tata ruang, investasi, serta keterhubungan antara pendidikan dan dunia kerja masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Bojonegoro perlu memiliki strategi investasi yang mampu menarik investor sekaligus memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat langsung melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pengembangan UMKM, dan penguatan rantai pasok industri.
Industrialisasi juga tidak boleh berhenti sebagai proyek investasi. Lebih dari itu, industrialisasi harus menjadi instrumen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas.
Kamtibmas dan Judi Online Jadi Perhatian
Dari perspektif keamanan, unsur Kapolsek Gayam Bojonegoro menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Keberhasilan menjaga keamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada kepolisian. Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman.
Termasuk di dalamnya membangun indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian melalui pelayanan yang profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat.
Salah satu ancaman sosial yang turut menjadi perhatian adalah judi online. Fenomena tersebut dinilai berpotensi memicu persoalan ekonomi keluarga, kriminalitas, hingga berbagai masalah sosial lainnya.
Karena itu, pencegahan judi online membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
Baca juga: Sebulan Berlalu, Polresta Tuban Belum Tegas Tangani Dugaan Oknum Polisi Pakai Nopol Palsu
Peserta Dorong Keberanian dan Integritas Pemimpin
Diskusi semakin menarik ketika sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan kritis.
Kang Mukron mempertanyakan posisi seorang aktivis ketika masuk ke dalam sistem kekuasaan dan pemerintahan. Bagaimana idealisme tetap dipertahankan ketika seseorang sudah menjadi bagian dari sistem?
Sementara Kang Naim mempertanyakan strategi konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Kang Yazid menyoroti persoalan kepemimpinan. Menurutnya, seorang pemimpin tidak harus selalu menjadi orang yang paling pintar atau paling cerdas, tetapi harus memiliki amanah dan keberanian.
Dari berbagai pandangan tersebut, muncul pertanyaan besar yang harus dijawab bersama: bagaimana menjadikan Bojonegoro sebagai daerah industri sekaligus pertanian, bagaimana menarik investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, serta bagaimana memastikan pendidikan mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul.
Refleksi Harus Berujung pada Kebijakan Nyata
Refleksi Kebangsaan MD KAHMI Bojonegoro pada akhirnya menunjukkan bahwa persoalan daerah tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu perspektif.
Bojonegoro memiliki kekayaan alam, kemampuan fiskal, potensi pertanian, sumber daya manusia, serta modal sosial yang besar. Namun, seluruh potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang baik agar benar-benar menghasilkan kesejahteraan.
APBD besar harus melahirkan masyarakat yang lebih sejahtera. Migas harus menjadi investasi masa depan. Pendidikan harus melahirkan SDM unggul.
Pertanian harus semakin produktif. Industri harus menciptakan lapangan kerja. Hukum harus memberikan keadilan. Dan keamanan harus dibangun bersama masyarakat.
Inilah substansi penting yang mengemuka dalam Refleksi Kebangsaan tersebut.
Pada akhirnya, komitmen kebangsaan tidak cukup berhenti pada diskusi, slogan, maupun seremoni.
Komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi keberanian mengambil kebijakan, keberpihakan kepada masyarakat, integritas dalam mengelola anggaran, serta keberanian seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pembangunan.
Dari Asta Ngopy & Nyemil, refleksi itu menemukan satu pesan penting: Bojonegoro tidak kekurangan potensi.
Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara amanah agar benar-benar menjadi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
Editor : Abdul Rohman