Rembang, MEMANGGIL.CO - Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Rembang Bersatu (Forrbes) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Rembang, Senin (28/9/2026).
Aksi yang melibatkan 13 organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga tersebut berlangsung alot. Massa bahkan sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat setelah mencoba masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya.
Pantauan di lokasi, massa mengaku kecewa lantaran aspirasi yang mereka sampaikan dinilai lambat mendapatkan respons dari wakil rakyat. Mereka juga merasa terus diarahkan dari satu pihak ke pihak lain atau 'dipingpong'.
Koordinator Aksi Forrbes, Arif Yulianto, mengatakan pihaknya membawa dua tuntutan utama yang berkaitan dengan transparansi dan penggunaan anggaran daerah.
Soroti Seleksi JPTP
Tuntutan pertama berkaitan dengan proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
Forrbes meminta DPRD memanggil panitia seleksi (pansel) serta instansi terkait untuk dimintai penjelasan mengenai proses seleksi sekaligus penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan.
"Kami menuntut untuk memanggil panitia seleksi, pansel, dan instansi terkait guna meminta pertanggungjawaban serta melakukan evaluasi atas penggunaan anggaran APBD yang telah dikeluarkan," kata Arif kepada wartawan di lokasi aksi.
Arif mendesak agar proses seleksi eselon II tersebut dibatalkan dan dilakukan pengulangan karena diduga kuat sarat akan kejanggalan anggaran.
"Seleksi ini diulang dan itu memakai anggaran daerah. Dan ini tidak dipertanggungjawabkan. Oknum yang bermasalah harus mempertanggungjawabkannya karena ada double anggaran," sambungnya.
Tak hanya soal seleksi JPTP, Forrbes juga menyoroti kejanggalan draf KUA-PPAS 2026 yang diduga fiktif dan adanya pemalsuan dokumen. Arif menyayangkan dokumen anggaran penting tersebut justru 'disembunyikan' di tangan Sekda hingga anggota DPRD baru mengetahuinya lewat media.
"Harusnya ya dipecat, dan juga ini kan proses hukum. Kebetulan Pak mantan Sekda, Pak Fahrudin kayaknya sudah melaporkan (ke polisi)," jelasnya.
Ia pun mengancam akan membawa gelombang massa yang lebih besar jika Bupati Rembang tidak segera mengusut tuntas oknum pejabat di balik pemalsuan dokumen anggaran tersebut.
Respons Ketua DPRD Rembang
Setelah situasi sempat memanas, pimpinan dewan akhirnya melunak. Perwakilan massa aksi kemudian dipersilakan masuk untuk melakukan mediasi.Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf, mengatakan pihaknya menyepakati tuntutan warga untuk membawa perkara ini ke forum yang lebih besar melalui audiensi resmi.
"Alhamdulillah setelah adanya pertemuan dari perwakilan massa dari Forrbes ada 4 atau 5 orang, tadi disepakati akan dilakukan audiensi di ruang Paripurna DPRD," ujar Abdul Rouf seusai pertemuan.
Rouf memastikan pihak legislatif akan memanggil seluruh pihak terkait, mulai dari panitia seleksi badan kepegawaian hingga tim anggaran pemerintah daerah.
"Tuntutannya terkait dugaan fiktif dokumen KUA-PPAS 2026 dan terkait carut-marut jalannya seleksi JPTP," terangnya.
Terkait kapan audiensi tersebut digelar, Rouf mengaku masih menunggu dokumen administrasi dari pihak demonstran.
"Nunggu surat dari teman-teman permohonan audiensi. Begitu surat masuk, langsung kita tindak lanjuti," pungkasnya.
