Tuban, MEMANGGIL.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kabupaten Tuban masih berada dalam lima besar daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin mencapai 14,13 persen atau sekitar 168,9 ribu jiwa.
Keterbatasan lapangan kerja menjadi salah satu faktor utama yang membuat Tuban masih bertahan dalam lingkaran kemiskinan, bahkan dalam kurun waktu yang cukup panjang.
“Keterbatasan lapangan kerja. Meskipun ada industri pengolahan besar di Tuban, tidak semua tenaga kerja lokal terserap,” ungkap Wicaksono, Kepala BPS Tuban, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, rendahnya serapan tenaga kerja lokal dipicu oleh ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) dengan kebutuhan industri. Selain itu, tingkat pendidikan dan pelatihan yang belum memadai membuat banyak tenaga kerja kesulitan bersaing di sektor formal.
Akibatnya, sebagian masyarakat lebih banyak terserap di sektor informal dengan upah relatif rendah. Kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.
Di sisi lain, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Tuban. Namun, ketergantungan pada sektor ini juga memiliki risiko tinggi.
“Dengan posisi sektor informal tersebut cenderung mengakibatkan pendapatan tidak stabil atau tergantung musim atau cuaca, dan nilai tambah ekonomi kecil,” tambahnya.
Menurut Wicaksono, masyarakat yang bergantung pada sektor informal sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok maupun perubahan cuaca yang berdampak pada hasil pertanian.
Ia juga menegaskan bahwa rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor penting lainnya. Keterbatasan akses pendidikan membuat masyarakat sulit beralih ke sektor pekerjaan yang lebih modern dan produktif.
Meski demikian, BPS Tuban mencatat tren kemiskinan di Tuban mulai menunjukkan arah perbaikan, meskipun belum cukup signifikan. Tantangan ke depan masih besar, terutama dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Hal ini karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan rendah, tetapi juga menyangkut struktur ekonomi, kualitas SDM, dan ketimpangan akses.
“Penanganannya perlu pendekatan multidimensi, tidak cukup hanya bantuan sosial, tetapi juga peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, pengembangan industri lokal inklusif, dan penguatan UMKM untuk memutar roda ekonomi sehingga meningkatkan pendapatan penduduk,” bebernya.
Pemkab Tuban Perbaikan Kualitas Data
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tuban terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program. Salah satunya dengan memperbaiki kualitas data melalui kegiatan verifikasi dan validasi (Verval) DTSEN 2026.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Tuban, Arif Handoyo, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menyasar seluruh penduduk Tuban dengan melibatkan ASN.
“Ada Verval yang melibatkan seluruh ASN. Data yang disasar seluruh penduduk Kabupaten Tuban,” ungkapnya.
Survei ini dijadwalkan berlangsung mulai 26 Maret hingga 20 April 2026. Meski menjadi tugas tambahan, ia memastikan keterlibatan ASN tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Survey ini sebagai tugas tambahan. Insyaallah tidak mengganggu tugas utama dan pelayanan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran khusus dari APBD, sehingga tidak membebani keuangan daerah.
“Pelaksanaan survei yang melibatkan seluruh ASN tidak ada anggaran khusus dari APBD,” pungkasnya.
