Tuban, MEMANGGIL.CO – Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Tuban, Nang Engki Anom Suseno, menyatakan dukungan moral dan intelektual terhadap aksi demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tuban yang mendesak evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban tidak berhenti pada penerimaan aspirasi mahasiswa, tetapi menindaklanjuti seluruh tuntutan melalui langkah konkret, terukur, dan transparan hingga menghasilkan perubahan nyata di sektor pendidikan.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul aksi HMI Cabang Tuban di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Rabu (28/10/2026).
Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa membawa tujuh tuntutan yang menyoroti sejumlah persoalan pendidikan, mulai dari pengangkatan kepala sekolah definitif, kekurangan tenaga pendidik, dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga evaluasi kinerja pejabat dinas.
Nang Engki menilai keteguhan mahasiswa dalam menyampaikan kritik merupakan bagian dari idealisme yang harus dipertahankan. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik, termasuk penyelenggaraan pendidikan di daerah.
“Saya menyatakan dukungan kepada adik-adik HMI Cabang Tuban yang hari ini melakukan aksi evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Saya tahu ada berbagai upaya agar aksi ini diurungkan. Adik-adik tetap teguh dan tetap turun. Keteguhan seperti itu yang saya hormati, karena idealisme mahasiswa memang tidak boleh bisa ditawar atau tergadaikan,” ujarnya, Kamis, (29/10/2026).
Tegaskan Mahasiswa Punya Hak Mengawasi
Nang Engki menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara.
Ia merujuk Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Ia juga menilai keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia sehingga penyelenggaraannya harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan publik.
Momentum Hari Sumpah Pemuda, lanjutnya, juga menjadi pengingat bahwa perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan alumni.
Ia mengingatkan kader HMI agar tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi melanjutkan perjuangan melalui advokasi yang terarah sampai ada tindak lanjut kebijakan.
“Karena itu saya tegaskan yakni satu advokasi yang tuntas jauh lebih bermakna daripada sepuluh pernyataan sikap. Gerakan yang berhenti di jalan hanya akan menjadi seremoni. Gerakan yang dikawal sampai ada perubahan kebijakan, itulah pengabdian,” tegasnya.
Desak Tuntutan Pendidikan Dikawal hingga Tuntas
Dalam aksinya, HMI Cabang Tuban menyampaikan tujuh tuntutan. Di antaranya, mendesak pengangkatan kepala sekolah definitif, menolak penugasan ganda guru, mengusulkan formasi CPNS dan PPPK guru pada 2027, serta meminta penguatan pencegahan perundungan dan anak putus sekolah.
Mahasiswa juga mendesak transparansi dan audit pengelolaan dana BOS, terutama terkait dugaan penyimpangan anggaran di SMP Negeri 2 Rengel.
Selain itu, mereka meminta evaluasi kinerja pejabat Dinas Pendidikan yang membidangi SMP, khususnya dalam fungsi pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggaran sekolah.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Nang Engki mendorong HMI agar menyusun langkah pengawalan secara sistematis.
Ia menyarankan mahasiswa mendorong rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Tuban, melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, meminta pemeriksaan melalui Inspektorat, serta melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum apabila didukung bukti yang memadai.
Ia juga meminta Pemkab Tuban dan Dinas Pendidikan menjawab aspirasi mahasiswa secara terbuka, tertulis, berbasis data, serta disertai tenggat waktu yang jelas.
Menurutnya, keterbukaan pemerintah diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana tuntutan tersebut ditindaklanjuti dan apa hasil evaluasi yang telah dilakukan.
KAHMI Tegaskan Dukungan Bersifat Moral
Nang Engki turut mengingatkan agar tidak ada tindakan represif maupun intimidasi terhadap mahasiswa yang menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum.
Di sisi lain, ia berpesan agar kader HMI tetap menjaga independensi gerakan, menghindari kepentingan pragmatis, dan menempuh jalur advokasi secara bertanggung jawab.
Ia menegaskan KAHMI dan HMI merupakan organisasi independen. Dukungan alumni terhadap aksi mahasiswa bersifat moral dan intelektual, bukan komando organisasi.
Bagi Nang Engki, keberhasilan gerakan mahasiswa tidak semata-mata diukur dari besarnya aksi atau perhatian publik, melainkan dari dampaknya terhadap perbaikan kebijakan dan kualitas pelayanan pendidikan.
“Ukuran keberhasilan gerakan ini bukan seberapa keras suara di depan kantor, tetapi seberapa nyata perubahan yang dirasakan murid, guru, dan orang tua di Tuban,” pungkasnya.
