MEMANGGIL.CO - Bantuan untuk warga desa tidak boleh salah sasaran, oleh karena itu diperlukan pendampingan untuk memastikan program sosial yang dilaksanakan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Bogorejo, Farid Aang Mualifi.
Kades Aang, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pada tahun 2024, pihaknya menggandeng pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menyaring warga yang layak menerima bantuan.
Baca juga: PWI Tuban Lahirkan 125 Duta Literasi SMP, Siap Jadi Ujung Tombak Informasi Positif Sekolah
Menurutnya, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran.
"Sebenarnya, di Desa Bogorejo, program sosial selalu ada. Kami bekerja sama dengan teman-teman PKH dan TKSK untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran," ujar Kades Aang, ditulis Selasa (14/1/2025).
Lebih lanjut, Aang menjelaskan bahwa program sosial yang telah disalurkan, seperti BLT-DD dan BPNT, sudah tepat sasaran.
"Bantuan instan seperti BLT-DD dan BPNT yang kami salurkan setiap bulan, seperti pemberian beras, selalu tepat sasaran. Adapun warga yang belum mendapatkan bantuan atau merasa belum cukup, itu hanyalah dinamika saja," katanya.
Dijelaskan, pada tahun 2023, Pemdes Bogorejo menganggarkan 20�ri APBDES untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Penganggaran tersebut telah disepakati melalui musyawarah desa (musdes).
Baca juga: Resmi, Pemerintah Tetapkan 8 Hari Cuti Bersama 2026, Cek Jadwal Lengkapnya
"Di tahun 2023, kami anggarkan 20% karena situasi masyarakat yang masih terdampak Covid, dan hal ini telah kami musyawarahkan dengan warga melalui musdes," tambahnya.
Namun, pada tahun 2024, anggaran untuk program sosial dari APBDES akan mengalami pengurangan sebesar 50% dibandingkan tahun sebelumnya.
"Karena ada penambahan anggaran dari sumber lain, seperti BPNT dan PKH, kami memutuskan untuk mengurangi anggaran BLT-DD menjadi 10�ri anggaran semula," jelasnya.
Aang menekankan bahwa pengurangan anggaran ini telah disepakati melalui musyawarah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Baca juga: Presiden Prabowo Paparkan Arah Kebijakan Strategis Pemerintah Menuju Indonesia Emas 2045
"Pengurangan ini adalah hasil kesepakatan musdes. Di desa ini, program sosial memang mayoritas berupa bantuan, namun pemberdayaan juga menjadi fokus utama kami," tutupnya.
Dinas PMD Apresiasi Pemdes Plosorejo Blora
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Windrati, memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bogorejo dalam memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.Menurutnya, Pemdes Bogorejo telah menunjukkan komitmen yang baik dalam memastikan bantuan sosial berjalan dengan tepat sasaran.
"Kolaborasi antara PKH, TKSK, dan Pemdes adalah langkah yang sangat positif," ujar Yayuk Windrati saat dimintai keterangan awak media.
Editor : Teguh Arianto