MEMANGGIL.CO - Pemerintah mengungkap bahwa sekitar 45 persen bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran, menurut data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya bansos disalurkan secara akurat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Untuk mengatasi permasalahan ini, penyaluran bansos kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025.
Baca juga: 7,3 Juta Peserta PBI JKN Dicoret, Mensos: Mereka Sudah Sejahtera
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
"Presiden ingin apa yang diberikan ini tepat sasaran, sampai kepada mereka yang memang membutuhkan dan berhak menerima," ujar Gus Ipul usai Rapat Terbatas di Istana Negara, Senin 2 Juni 2025.
Dari total anggaran bansos sebesar Rp504 triliun yang dialokasikan melalui berbagai kementerian dan lembaga, terdeteksi bahwa sekitar 45 persen program seperti PKH dan sembako salah sasaran.
DTSEN Jadi Acuan Nasional untuk Bansos
Untuk mengatasi hal ini, Presiden Prabowo langsung memerintahkan konsolidasi data melalui BPS. Setelah lebih dari tiga bulan kerja, pemerintah kini resmi memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang wajib digunakan sebagai acuan seluruh penyaluran bantuan.
"DTSEN wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang menyalurkan bantuan pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah," tegas Gus Ipul.
Temuan: 1,9 Juta Data Salah Sasaran
Dalam penyaluran bansos triwulan II tahun ini, Kementerian Sosial melakukan ground-checking terhadap data penerima. Hasilnya ditemukan 1,9 juta lebih inclusion errors — individu yang seharusnya tidak menerima bantuan namun terdaftar sebagai penerima.
Baca juga: Bansos Triwulan Kedua 2025 Segera Disalurkan, Ini Mekanisme Baru Berdasarkan DTSEN
Selain itu, ditemukan pula exclusion errors, yaitu warga yang layak mendapatkan bantuan tetapi belum tercatat.
Pemerintah memastikan DTSEN akan dimutakhirkan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan akurasi dan ketepatan sasaran bansos di masa mendatang.
Stimulus Ekonomi Rp24,44 Triliun Diluncurkan
Sejalan dengan upaya perbaikan bansos, Presiden Prabowo juga mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional selama Juni–Juli 2025.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, paket ini terdiri dari lima program utama, yakni:
Baca juga: Ratusan Keluarga Miskin di Jateng Dikucuri Modal Usaha Produktif dan Rehab RTLH
Diskon tarif transportasi umum, Diskon tarif tol, Tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
“Untuk tambahan bansos, sebesar Rp200.000 per bulan selama dua bulan diberikan kepada 18,3 juta penerima kartu sembako. Selain itu, mereka juga akan menerima 20 kg beras gratis dalam dua bulan,” jelas Sri Mulyani dikutip di laman resmi kemensos.
Total anggaran untuk tambahan bansos ini mencapai Rp11,93 triliun, dan menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah.
Upaya Presiden Prabowo memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial melalui DTSEN menjadi langkah strategis dalam menekan angka ketidaktepatan sasaran yang selama ini membebani efektivitas program perlindungan sosial. Dengan pengawasan dan pembaruan data secara berkala, diharapkan bansos benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Editor : Sujatmiko