MEMANGGIL.CO - Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya mengatasi kekurangan guru yang masih menjadi tantangan serius di wilayahnya.
Melalui Dinas Pendidikan, langkah-langkah strategis dilakukan, termasuk rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pemerataan distribusi guru.
Baca juga: Selamat! Mahasiswi IAIKU Blora Tembus Finalis Internasional sebagai Daiyah Putri Berbahasa Inggris
Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Blora, Karyono, mengungkapkan bahwa saat ini kekurangan guru masih mencapai ratusan.
"Untuk pendidikan guru di Kabupaten Blora yang terdiri dari guru SD, guru SMP, guru TK, memang kita ada kekurangan guru kira-kira 902," ujarnya kepada Media Memanggil.co, ditulis Selasa (29/7/2025).
Meski begitu, Karyono menyebut pihaknya telah melakukan langkah nyata untuk menutup kekosongan tersebut.
"Ini memang kemarin sudah diadakan rekrutmen baru PPPK tahun ini, yang kemarin pengadaannya ada dua tahap. Yang pertama dan kedua. Yang totalnya kira-kira ada 385 guru tenaga pendidik," jelasnya.
Karyono menambahkan, dari perhitungan internal, jumlah guru yang akan masuk hingga tahun 2025 diperkirakan sebanyak 385 orang. Angka ini masih belum sepenuhnya menutup kekurangan guru yang ada.
Baca juga: Menanti Keberanian Negara Sikat Habis Semua Aktor di Balik Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora
"Kami sudah berkomunikasi dan memetakkan itu terkait dengan guru. Sementara ini kan memang penyebarannya kurang merata," kata dia.
Disdik Lakukan Mutasi
Sebagai bagian dari solusi, Dinas Pendidikan telah melakukan mutasi guru di beberapa wilayah untuk pemerataan. Selain itu, skema pengajaran dengan sistem rangkap kelas juga disiapkan untuk kondisi darurat.
"Beberapa nanti mungkin ada mutasi. Ya, sebagian sudah kami laksanakan mutasi untuk pemerataan guru," ujar Karyono.
"Pemetaannya ada guru kelas yang mengajar kelas rangkap. Yang untuk mapel insyaallah nanti akan kita adakan steam pengampuan," lanjutnya.
Menurutnya, rekrutmen guru melalui PPPK juga dinilai menjadi solusi jangka panjang, seiring dihapusnya status guru honorer di instansi pemerintahan. Adapun pemerintah daerah kini fokus mengusulkan formasi CPNS, meski pengaturannya tetap di tangan pemerintah pusat.
"Kan untuk guru negeri saat ini nggak ada honorer. Ya itu nanti untuk menyikapi itu, tahun ke depan rekrutmen bisa melalui CPNS," tutupnya.
Editor : Ma'rifah Nugraha