Sidoarjo, MEMANGGIL.CO – Proyek peningkatan Jalan Sidokerto di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi sorotan warga.
Pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo itu diduga mengalami keterlambatan pelaksanaan serta tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Proyek jalan sepanjang sekitar 298 meter dengan lebar 4 meter tersebut menelan anggaran sebesar Rp782.994.000 dan dikerjakan oleh CV Ardhi Bila.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pekerjaan dimulai pada awal Desember 2025. Namun hingga Selasa (23/12/2025), proyek tersebut baru memasuki tahap pengaspalan.
Salah seorang warga Sidoarjo yang juga berprofesi sebagai kontraktor, Reynaldi, mengungkapkan bahwa sesuai jadwal, proyek tersebut seharusnya rampung pada 15 Desember 2025. Namun, fakta di lapangan menunjukkan pekerjaan masih berlanjut melewati batas waktu yang ditentukan.
“Ada keterlambatan sekitar enam hari. Seharusnya pekerjaan selesai pada 15 Desember, sementara berkas tagihan ke Kasda sudah harus masuk paling lambat 20 Desember 2025,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pencairan anggaran proyek hanya dapat dilakukan apabila pekerjaan telah diselesaikan 100 persen, yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai syarat administrasi.
“Jika pekerjaan belum selesai tetapi dana sudah dicairkan, hal itu bisa mengindikasikan adanya praktik yang merugikan negara, termasuk dugaan pemalsuan BAST. Ini sudah masuk ranah pidana,” tegas Reynaldi.
Selain keterlambatan, Reynaldi juga menyoroti kualitas pekerjaan yang dinilainya tidak sesuai spesifikasi teknis. Pada lapisan dasar jalan, seharusnya dilakukan urugan pilihan, dilanjutkan dengan agregat S serta proses pemadatan yang memadai.
“Di lapangan, urugan pilihan tidak dilakukan. Material yang dihampar justru langsung berupa bescost dengan ukuran batu belah kecil,” ungkapnya.
Masalah lain ditemukan pada pemasangan saluran drainase U-Ditch di sisi kanan dan kiri jalan. Saluran tersebut terlihat tidak lurus dan berkelok, yang diduga akibat prosedur pemasangan yang tidak sesuai ketentuan teknis.
“Dalam spesifikasi, galian harus dalam kondisi kering, kemudian diberi urugan sirtu setebal 15 sentimeter sebagai lantai kerja dan pasir 10 sentimeter untuk levelling. Tujuannya agar U-Ditch terpasang lurus dan stabil. Namun yang terlihat justru naik-turun,” jelasnya.
Pada tahap pengaspalan, ia menilai prosedur kerja juga tidak dijalankan secara optimal. Permukaan urugan bescost disebut tidak dibersihkan terlebih dahulu sebelum aspal dihampar, serta penggunaan Prime Coat atau perekat aspal diduga tidak sesuai dengan takaran yang ditentukan.
“Aturannya 0,5 liter Prime Coat untuk setiap satu meter persegi. Jika hanya disemprot seadanya, aspal akan mudah mengelupas dan kualitas jalan tidak akan bertahan lama,” katanya.
Selain persoalan teknis, Reynaldi menilai pelaksanaan proyek kurang memperhatikan aspek kerapian dan keselamatan kerja.
Di lokasi proyek tidak ditemukan papan informasi proyek, sementara para pekerja juga disebut tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD) maupun rambu keselamatan kerja.
“Padahal papan proyek, APD, dan rambu keselamatan merupakan kewajiban yang sudah diatur dalam kontrak, termasuk anggarannya,” ujarnya.
Atas sejumlah dugaan tersebut, Reynaldi berharap Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM SDA) Kabupaten Sidoarjo bersama Inspektorat Daerah segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit secara menyeluruh.
“Kami berharap ada pengawasan yang serius agar pembangunan benar-benar sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Redaksi