Surabaya, MEMANGGIL.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya memberikan catatan kritis terkait pelaksanaan Program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sebagai kota yang ditunjuk menjadi pilot project nasional, Surabaya dituntut segera merampungkan pendataan warga yang hingga kini masih menyisakan ratusan ribu data belum tervalidasi.
Dalam rapat kerja di Gedung DPRD Surabaya, Rabu, 14 Januari 2026, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengungkapkan sebanyak 239.277 Kepala Keluarga (KK) masih berstatus "tidak ditemukan" dalam tahap final pendataan.
"Warga sudah dikunjungi lebih dari dua kali, namun tidak ada di tempat. Ada yang berpindah kecamatan, bahkan keluar dari Surabaya. Dinamika masyarakat urban yang tinggi inilah yang membuat pendataan penuh tantangan," kata Yona.
Menurutnya, Surabaya Sebagai Barometer Nasional harus menekankan pentingnya akurasi data mengingat posisi strategis wilayah Surabaya.
Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) dengan BPS Nasional, kesuksesan DTSEN di Surabaya akan menjadi acuan bagi daerah lain.
Bahkan, Gubernur Jawa Timur telah menginstruksikan 37 Kabupaten dan Kota lainnya untuk mereplikasi program ini dengan Surabaya sebagai pemantiknya (starter).
"Karena kita adalah contoh nasional, jangan sampai daerah lain justru lebih cepat tuntas. Penyelesaian data ini harus melibatkan intervensi lintas sektor," ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.
Kendala di Kawasan Elit dan Apartemen Selain mobilitas warga, Komisi A menyoroti sulitnya akses surveyor ke kawasan pemukiman premium dan apartemen.
Yona menilai, pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) saja tidak cukup karena karakteristik hunian elit yang memiliki protokol keamanan ketat.
Untuk itu, Pria yang kerap di sapa Cak Yebe mendesak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) untuk segera berkolaborasi dengan asosiasi pengembang seperti APERSI dan REI Surabaya.
"Kawasan elit butuh diskresi metode survei. Kita butuh bantuan pengelola perumahan atau apartemen untuk memfasilitasi tim surveyor masuk ke sana," jelasnya.
Maksimalkan Peran RT/RW Sebagai langkah konkret, DPRD mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk melakukan upaya "jemput bola" dengan mengoptimalkan peran pengurus RT dan RW.
"RT dan RW adalah ujung tombak yang paling paham kondisi lapangan. Jika mereka dilibatkan aktif untuk memvalidasi siapa yang masih menetap atau sudah pindah, data DTSEN dipastikan akan jauh lebih akurat dan cepat tuntas," pungkas Cak Yebe.
Editor : Redaksi