Semarang, MEMANGGIL.CO – DPRD Jawa Tengah memberikan empat catatan strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jawa Tengah Tahun 2027.
Empat catatan tersebut meliputi akselerasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan partisipasi inklusif, serta efektivitas dan efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menjelaskan bahwa sejalan dengan tema pembangunan pariwisata dan ekonomi syariah, DPRD mendorong agar program kerja tahun 2027 mampu menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor ekonomi kreatif di wilayah pedesaan.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya Rancangan Awal RKPD 2027 tetap memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi antarwilayah.
“Kami mengapresiasi pelibatan kelompok disabilitas, perempuan, dan anak dalam forum ini. DPRD akan terus mengawal agar masukan mereka tidak sekadar menjadi lampiran, tetapi benar-benar menjadi substansi dalam program kerja pemerintah daerah,” ujar Sumanto di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (6/2/2026).
Sumanto menambahkan, dengan menjadikan APBD 2026 sebagai basis pembiayaan perencanaan, DPRD berharap setiap alokasi anggaran memiliki daya ungkit yang jelas terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat, kebijakan pemerintah daerah, dan arah pembangunan nasional, agar pembangunan berjalan efektif, terukur, dan berkeadilan,” katanya.
Ia menjelaskan, tahun 2027 merupakan momentum krusial karena menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMD Jawa Tengah 2025–2029, dengan tema Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi. DPRD Jawa Tengah, lanjutnya, berkomitmen memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menjawab persoalan riil di masyarakat.
“Sebagai representasi rakyat, penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD bukan sekadar formalitas administratif, tetapi amanah dari aspirasi yang kami serap langsung dari konstituen di seluruh Jawa Tengah,” ungkapnya.
Melalui forum konsultasi publik tersebut, DPRD menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah dan pengurangan ketimpangan antar daerah. Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana juga menjadi perhatian.
“Kami berharap terjadi sinkronisasi yang tajam antara aspirasi masyarakat melalui DPRD dengan rencana teknis yang disusun oleh OPD. Musrenbang ini harus menjadi ruang diskusi yang sehat untuk menghasilkan RKPD 2027 yang berkualitas dan mampu meningkatkan kinerja pembangunan daerah secara nyata,” ujarnya.
Sumanto menegaskan, DPRD Jawa Tengah berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, aspiratif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Kami berharap pokok-pokok pikiran DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Jawa Tengah Tahun 2027, sehingga kebijakan, program, dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya. (ADV)
Editor : B. Wibowo