Jakarta, MEMANGGIL.CO - Erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian serius pemerintah setelah abu vulkanik menyebar ke sejumlah wilayah dan mengganggu aktivitas penerbangan. Pemerintah kini menyiapkan langkah terpadu, mulai dari operasi modifikasi cuaca hingga penguatan pemantauan tsunami di Selat Sunda.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat terbatas penanganan bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat diikuti jajaran terkait untuk mengevaluasi perkembangan erupsi sekaligus memastikan dampaknya terhadap masyarakat dan transportasi dapat dikendalikan.
Baca juga: 220 Tukang Becak Sumedang Ikuti Pelatihan Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan aktivitas erupsi Anak Krakatau pada saat rapat berlangsung menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi tersebut juga dibandingkan dengan erupsi pada 2018 yang dinilai memiliki tingkat erupsi lebih tinggi.
“Menurut kami BNPB per hari ini, untuk kondisi erupsinya ini sudah menurun. Kami membandingkan kondisi 2026 ini dengan erupsi 2018, di mana di 2018 itu terjadi sama, hampir sama, tetapi tingkat erupsinya lebih tinggi daripada 2026,” ujar Suharyanto.
Meski aktivitas erupsi menurun, persoalan baru muncul dari sebaran abu vulkanik. Abu sempat menjangkau DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung dan Sumatra Selatan serta berdampak terhadap aktivitas penerbangan.
BNPB mencatat sedikitnya delapan bandara terdampak penutupan akibat sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Namun, pemerintah menyebut hingga laporan tersebut disampaikan tidak terdapat korban jiwa, kerusakan maupun daerah yang menetapkan status kedaruratan akibat kejadian tersebut.
Untuk menekan dampak abu yang masih berada di atmosfer, BNPB bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC. Operasi tersebut diarahkan untuk memicu hujan sehingga abu vulkanik dapat lebih cepat luruh.
Sejumlah lokasi disiapkan sebagai titik pelaksanaan OMC, antara lain Pondok Cabe dan Kertajati. Semarang juga dipertimbangkan sebagai lokasi alternatif apabila kondisi penerbangan di sekitar wilayah Selat Sunda belum memungkinkan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan kondisi atmosfer mulai menunjukkan perubahan yang cukup membantu penanganan sebaran abu. Arah angin pada sejumlah lapisan ketinggian telah bergeser sehingga pola penyebaran abu tidak lagi sama seperti sebelumnya.
“Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu nanti akan kami pertebal dengan OMC bersama dengan BNPB,” kata Faisal.
Potensi hujan tersebut menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan pemerintah untuk mempercepat peluruhan abu vulkanik. Pelaksanaan OMC akan disesuaikan dengan perkembangan cuaca dan kondisi penerbangan di wilayah terkait.
Di sektor penerbangan, BMKG juga terus berkoordinasi dengan Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin, Australia. Lembaga tersebut menjadi salah satu rujukan dalam pemantauan abu vulkanik untuk kepentingan keselamatan penerbangan internasional.
Pemerintah juga memperoleh perkembangan positif dari hasil pemantauan di sejumlah bandara. Paper test di Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara dan Budiarto Curug dilaporkan menunjukkan hasil negatif terhadap debu vulkanik.
Baca juga: Prabowo Dijadwalkan Tutup Muktamar ke-35 NU Besok, Datang Setelah Rais Aam dan Ketum PBNU Ditentukan
Khusus di Bandara Soekarno-Hatta, hasil pemeriksaan bahkan telah menunjukkan kondisi negatif selama empat kali berturut-turut. Hasil tersebut kemudian terus dikoordinasikan dengan VAAC Darwin sebagai bagian dari evaluasi informasi meteorologi penerbangan.
“Untuk Soekarno-Hatta ini empat kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAAC yang ada di Darwin agar sigmetnya (significant meteorological information) dapat dipulihkan,” ungkap Faisal.
Selain memastikan keamanan penerbangan, pemerintah tidak mengabaikan kemungkinan perubahan kondisi laut di sekitar Selat Sunda. Pemantauan tsunami diperkuat sebagai langkah antisipasi menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Sebanyak 20 perangkat pemantauan tsunami telah dipasang di sekitar Selat Sunda. Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah hingga laporan tersebut disampaikan, belum ditemukan anomali kenaikan muka air laut yang berkaitan dengan erupsi Anak Krakatau.
Sistem pemantauan tersebut tidak hanya mengandalkan perangkat tsunami. Pemerintah juga memperkuat pengawasan menggunakan seismograf dan high frequency radar agar perubahan kondisi laut dapat diketahui sedini mungkin.
Langkah tersebut menjadi bagian dari sistem kewaspadaan berlapis yang diterapkan pemerintah. Dengan pemantauan secara terus-menerus, perubahan kondisi yang berpotensi membahayakan masyarakat diharapkan dapat segera terdeteksi.
Di jalur laut, pemerintah juga mengambil langkah pembatasan aktivitas kapal di sekitar Anak Krakatau. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menerbitkan pemberitahuan kepada pelaku pelayaran agar tidak melakukan aktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah selama status gunung masih berada pada Level III atau Siaga.
Baca juga: Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo: Gaduh Proyek Sekolah Rakyat Tuban
Pemerintah menegaskan penanganan erupsi Anak Krakatau tidak berhenti pada pemantauan aktivitas vulkanik. Dampak abu terhadap masyarakat, penerbangan dan pelayaran menjadi bagian dari penanganan yang dilakukan secara bersamaan.
Di satu sisi, aktivitas erupsi dilaporkan mengalami penurunan. Namun di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan kewaspadaan karena sebaran abu dan dinamika gunung api masih harus dipantau secara intensif.
Koordinasi antara BNPB, BMKG, Kementerian Perhubungan dan lembaga terkait terus dilakukan. OMC, pemantauan atmosfer, pemeriksaan bandara, pengawasan laut hingga sistem peringatan dini tsunami menjadi rangkaian mitigasi yang disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan.
Pemerintah juga memastikan perkembangan Anak Krakatau terus dipantau selama 24 jam. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas, sementara langkah pemulihan aktivitas penerbangan dan mobilitas di wilayah terdampak dilakukan berdasarkan hasil pemantauan terbaru.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat diminta tidak hanya memperhatikan informasi mengenai aktivitas erupsi, tetapi juga perkembangan sebaran abu vulkanik dan kondisi transportasi. Informasi resmi dari lembaga pemerintah menjadi rujukan utama dalam menentukan langkah keselamatan di tengah dinamika Gunung Anak Krakatau.
Sumber: Siaran Pers Presiden RI, 7 September 2026.
Editor : Redaksi