Jakarta, MEMANGGIL.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menghadapi sorotan serius di kawasan sekitar Grobogan, daerah kelahiran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, setelah muncul rentetan laporan gangguan kesehatan yang dialami siswa dan guru di Blora, Rembang hingga Pati.

Dalam waktu berdekatan, ratusan penerima manfaat di tiga kabupaten tersebut dilaporkan mengalami mual, diare, muntah, pusing hingga sakit perut setelah menyantap makanan MBG, meski penyebab pasti pada sejumlah kasus masih menunggu hasil pemeriksaan.

Sudaryono diketahui lahir di Dusun Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada 23 Januari 1985. Kini, sebagai Kepala BGN, Sudaryono berada di posisi strategis ketika pelaksanaan program MBG kembali menghadapi persoalan terkait keamanan pangan.

Rentetan kejadian tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa makanan MBG menjadi penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa dan guru. Namun, besarnya jumlah penerima manfaat yang terdampak membuat evaluasi terhadap proses penyediaan, pengolahan hingga distribusi makanan menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Blora: SPPG Disorot, Satgas Minta Ditutup

Kasus pertama dalam rangkaian sorotan ini mencuat di Kabupaten Blora, tepatnya di SMAN 1 Tunjungan. Sebanyak 136 siswa dan satu guru dilaporkan mengalami keluhan seperti lemas, diare, muntah, mual dan pusing setelah menyantap makanan MBG, sementara tiga siswa lainnya tidak masuk sekolah dengan keluhan serupa.

Persoalan tersebut kemudian mendapat respons keras dari Satgas MBG Kabupaten Blora. Wakil Bupati Blora sekaligus Ketua Satgas MBG Blora Sri Setyorini meminta SPPG Sukorejo 2 dievaluasi dan mengusulkan agar penyedia makanan tersebut ditutup.

“Sudah kejadian dua kali dan ini yang ketiga. Ya, kami mau enggak mau harus mengusulkan tutup,” kata Bude Rini, panggilannya. 

Pernyataan tersebut menunjukkan persoalan di SPPG tersebut dinilai bukan lagi sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Satgas MBG Blora bahkan mendorong langkah lebih tegas karena penyedia makanan disebut telah beberapa kali mendapat sorotan.

Usulan penutupan itu selanjutnya menjadi perhatian BGN karena keputusan akhir mengenai keberlangsungan SPPG berada pada kewenangan lembaga tersebut. Dengan demikian, kasus Blora tidak hanya menjadi evaluasi di tingkat daerah, tetapi juga menjadi pekerjaan rumah bagi BGN.

Rembang: Ratusan Siswa dan Guru Sekolah Tumbang

Sorotan kemudian bergeser ke Kabupaten Rembang dengan jumlah penerima manfaat yang jauh lebih besar. Di SMAN 1 Lasem, ratusan siswa dan guru dilaporkan mengalami diare, mual, muntah serta sakit perut setelah mengonsumsi makanan MBG.

Data yang berkembang mencatat 752 siswa dan 25 guru mengalami keluhan, sehingga total warga sekolah yang terdampak mencapai 777 orang. Besarnya angka tersebut membuat kasus di Lasem menjadi salah satu laporan gangguan kesehatan terbesar dalam rangkaian persoalan MBG di Jawa Tengah.

Pihak SPPG Soditan Lasem kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada pihak sekolah, orang tua dan siswa. Kepala SPPG Soditan Lasem Achmad Sholeh Syarifudin juga menyatakan biaya penanganan medis korban akan ditanggung pihaknya.

“Kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, orang tua, dan para siswa. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan penanganan medis berjalan optimal tanpa membebankan biaya sepeser pun kepada korban,” kata Achmad.

Kasus Rembang kembali menjadi perhatian setelah laporan gangguan kesehatan juga muncul di MAN 2 Rembang. Puluhan siswa dilaporkan mengalami mual, diare, muntah dan keluhan perut hingga sebagian harus mendapatkan perawatan medis.

Munculnya laporan dari lebih dari satu sekolah membuat persoalan MBG di Rembang semakin mendapat perhatian. Namun, sama seperti kasus lainnya, penyebab pasti gangguan kesehatan tetap harus menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak berwenang.

Pati: Ratusan Siswa dan Guru Diperiksa

Setelah Blora dan Rembang, laporan gangguan kesehatan kembali muncul di Kabupaten Pati. Dua sekolah di Kecamatan Gembong, yakni MTs Negeri 3 Pati dan SMP Negeri 1 Gembong, melaporkan siswa dan guru mengalami mual serta diare setelah menyantap MBG.

Data awal mencatat 127 siswa dan 30 guru di MTs Negeri 3 Pati serta 103 siswa dan 13 guru di SMP Negeri 1 Gembong mengalami keluhan. Dengan demikian, sedikitnya 230 siswa dan 43 guru masuk dalam data awal penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan.

Sejumlah siswa kemudian mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan, sementara data korban masih terus disinkronkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati juga melakukan penyelidikan epidemiologis dan mengambil langkah pemeriksaan untuk mencari penyebab kejadian.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Luky Pratugas Narimo menegaskan pihaknya belum dapat memastikan bahwa gangguan kesehatan tersebut disebabkan makanan MBG.

“Ini masih dugaan,” kata Luky.

Menurut Luky, pemeriksaan masih harus dilakukan untuk memastikan penyebabnya.

“Kita tunggu penyelidikan epidemiologis seperti apa, hasil uji lab seperti apa,” ujarnya.

Pernyataan Dinkes Pati tersebut menjadi penting karena status kejadian belum dapat disimpulkan sebagai keracunan akibat MBG. Meski demikian, banyaknya siswa dan guru yang mengalami keluhan tetap menjadi alasan kuat untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan.

Tiga Daerah, Satu Pekerjaan Rumah BGN

Blora, Rembang dan Pati kini menghadirkan tiga persoalan berbeda dengan pola yang hampir bersamaan. Blora mendorong penutupan SPPG, Rembang menghadapi ratusan warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan, sementara Pati masih menunggu hasil penyelidikan dan uji laboratorium.

Rangkaian tersebut membuat keamanan pangan menjadi salah satu titik krusial dalam pelaksanaan MBG. Sebab, program yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak tidak cukup hanya memastikan makanan memenuhi kebutuhan nutrisi.

Proses sejak bahan baku diterima, makanan diolah, dimasak, disimpan, dikemas hingga didistribusikan ke sekolah harus memenuhi standar keamanan pangan. Demikian pula dengan waktu makanan diterima dan dikonsumsi agar kualitas makanan tetap terjaga.

Di sinilah BGN menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Ketika laporan gangguan kesehatan muncul secara beruntun dan melibatkan penerima manfaat dalam jumlah besar, efektivitas pengawasan terhadap SPPG menjadi pertanyaan yang wajar diajukan publik.

Sudaryono tentu tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penyebab munculnya kasus di tiga daerah tersebut. Namun sebagai Kepala BGN, sorotan terhadap kepemimpinannya sulit dihindari karena lembaga yang dipimpinnya memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan pengawasan program MBG.

Apalagi tiga kabupaten yang kini menjadi sorotan berada di kawasan sekitar Grobogan, daerah tempat Sudaryono dilahirkan. Fakta tersebut menjadi konteks geografis yang menarik, tetapi tidak boleh dimaknai bahwa Sudaryono maupun Grobogan bertanggung jawab atas kasus-kasus tersebut.

Saat ini publik menunggu bagaimana BGN merespons rentetan persoalan tersebut. Apakah setiap kejadian hanya akan ditangani sebagai persoalan masing-masing SPPG, atau justru menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan MBG secara menyeluruh.

Jika pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran prosedur atau kelalaian, tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab menjadi penting. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa MBG bukan penyebabnya, pemerintah juga perlu menyampaikan hasil tersebut secara terbuka agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi.