Blora, MEMANGGIL.CO - Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Blora disebut dilakukan secara rutin setiap bulan. Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Blora mengaku tidak hanya turun ketika muncul persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi memiliki agenda inspeksi kesehatan lingkungan secara berkala.
Kepala Dinskesda Kabupaten Blora, Edi Widayat mengatakan, jajarannya melalui petugas puskesmas secara rutin melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terhadap SPPG.
“Saya akan menambahi keterangan dari Bu Ketua Satgas,” kata Edi dalam audiensi bersama Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak (MPPA) di ruang rapat Wakil Bupati Blora, Rabu (16/9/2026).
“Jajaran Dinas Kesehatan selalu setiap bulan sekali melakukan yang namanya IKL di semua SPPG,” lanjutnya.
Menurut Edi, inspeksi tersebut dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan SPPG sekaligus proses pengelolaan makanan yang berlangsung di dalamnya. Pemeriksaan mencakup sejumlah tahapan penting sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Satu bulan sekali kami dalam rangka untuk melihat lingkungannya,” ujarnya.
“Terus melihat prosesnya,” imbuh Edi.
Dalam inspeksi tersebut, petugas Dinkes melihat sejumlah aspek, mulai dari pemilihan bahan makanan hingga cara penyimpanannya. Pemeriksaan juga mencakup bahan makanan kering dan bahan makanan basah.
“Bagaimana yang kami lihat adalah pemilihan bahan makanannya,” jelasnya.
“Terus cara penyimpanan, bahan kering dan bahan basahnya,” sambung Edi.
Tidak berhenti pada bahan makanan, petugas juga melihat standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan masing-masing SPPG. Pemeriksaan itu menjadi bagian dari upaya memastikan dapur MBG memiliki tata kelola yang sesuai dengan standar kesehatan lingkungan.
“Sampai kami melihat SOP yang ada,” katanya.
Edi mengungkapkan, saat ini seluruh SPPG pada dasarnya telah memiliki SOP terkait pengelolaan makanan. SOP tersebut mencakup tahapan penyimpanan, pemilahan hingga pendistribusian makanan.
“Sebenarnya setiap SPPG sebenarnya sudah punya SOP untuk penyimpanan,” ujarnya.
“Mulai pemilahan sampai pendistribusian,” lanjutnya.
Namun, keberadaan dokumen SOP tidak serta-merta menjamin seluruh prosedur tersebut selalu dilaksanakan di lapangan. Edi mengakui pihaknya tidak dapat memastikan secara persis bagaimana SOP dijalankan di luar waktu pemeriksaan.
“Tapi apakah SOP itu dilakukan dan tidak dalam faktanya, kami tidak tahu persis,” ungkapnya.
Hasil IKL menjadi salah satu bahan bagi Dinkes untuk menentukan tindak lanjut. Edi menyebut dari pemeriksaan terhadap puluhan SPPG, terdapat sejumlah catatan mengenai kekurangan yang ditemukan di lapangan.
“Di saat kami melakukan IKL, tentu mereka sesuai,” katanya.
Namun, Edi menegaskan ada sejumlah catatan yang kemudian perlu ditindaklanjuti bersama tim gabungan.
“Dari dasar IKL, kami ada beberapa catatan yang akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Catatan tersebut tidak berhenti sebagai temuan administratif. Dinkesda Blora berencana melakukan inspeksi mendadak bersama Satgas MBG untuk memastikan kondisi SPPG secara lebih menyeluruh.
“Dengan tim gabungan dengan Satgas untuk sidak,” kata Edi.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap seluruh SPPG menjadi penting karena jumlah dapur yang harus diawasi cukup banyak. Dari data Dinkesda Blora, terdapat 95 SPPG yang telah dilakukan IKL.
“Jadi ada beberapa catatan dari 95 SPPG yang kami lakukan IKL,” ungkapnya.
Ia mengatakan, sejumlah SPPG masih memiliki kekurangan yang dinilai belum sesuai dengan prosedur dalam pemeriksaan kesehatan lingkungan.
“Ada kekurangan, kekurangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada di inspeksi kesehatan lingkungan,” jelas Edi.
Temuan tersebut kini menjadi catatan Dinkesda Blora dan akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Sidak akan dilakukan secara sewaktu-waktu agar kondisi SPPG yang diperiksa dapat terlihat secara lebih objektif.
“Sudah menjadi bahan kami dan menjadi catatan kami,” katanya.
“Dan akan kami lakukan sidak,” tegas Edi.
Langkah tersebut, menurut Edi, diperlukan agar evaluasi terhadap SPPG tidak hanya dilakukan berdasarkan dokumen atau pemeriksaan rutin. Pemeriksaan lapangan secara langsung juga dibutuhkan untuk melihat apakah standar yang tertulis benar-benar dijalankan dalam aktivitas sehari-hari.
“Sidaknya akan kami lakukan sewaktu-waktu dengan teman-teman,” ujarnya.
Dinkesda Blora berharap pemeriksaan lanjutan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang memiliki catatan kekurangan. Dengan demikian, pengawasan MBG tidak hanya bersifat responsif setelah muncul persoalan.
“Sehingga kami mempunyai bahan untuk melakukan evaluasi secara total di SPPG tersebut,” pungkas Edi.
Editor : Ahmad Adirin