Blora, MEMANGGIL.CO - Pengawasan terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Blora disebut berjalan secara rutin, bahkan sebelum munculnya kasus yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Blora, Edi Widayat mengatakan, petugas kesehatan dari puskesmas secara berkala mendatangi SPPG untuk melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).
“Setiap bulan teman-teman puskesmas minimal tiga sampai empat orang datang ke SPPG,” ujar Edi Widayat saat audiensi bersama Masyarakat Peduli Pendidikan dan Anak (MPPA) di ruang rapat Wakil Bupati Blora, Rabu (16/9/2026).
Kedatangan petugas tersebut bukan semata-mata untuk menangani persoalan setelah muncul keluhan. Menurut Edi, pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan rutin terhadap lingkungan dan proses pengelolaan makanan.
“Dalam rangka inspeksi kesehatan lingkungan,” katanya.
Edi menjelaskan, petugas tidak hanya melihat kondisi fisik lingkungan SPPG. Proses pengelolaan makanan juga menjadi bagian penting yang diperiksa, termasuk pemilihan bahan makanan dan sistem penyimpanannya.
“Yang kami lihat adalah pemilihan bahan makanannya,” jelas Edi.
“Terus cara penyimpanan, bahan kering dan bahan basahnya,” lanjutnya.
Selain bahan makanan, petugas juga memeriksa SOP yang digunakan dalam proses pengelolaan MBG. Pemeriksaan dilakukan mulai dari tahap penyimpanan, pemilahan hingga pendistribusian makanan.
“Sampai kami melihat SOP yang ada,” katanya.
Menurut Edi, secara administrasi setiap SPPG sebenarnya telah memiliki SOP. Persoalannya adalah memastikan prosedur tersebut benar-benar diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.
“Sebenarnya setiap SPPG sudah punya SOP,” ujarnya.
“Mulai penyimpanan, pemilahan sampai pendistribusian,” sambungnya.
Namun, Edi mengakui ada keterbatasan dalam pemeriksaan yang dilakukan pada waktu tertentu. Aktivitas pengolahan makanan di SPPG juga berlangsung pada waktu yang berbeda, sehingga pemeriksaan pada siang hari tidak selalu dapat menggambarkan seluruh proses yang berlangsung pada malam hari.
“Kadang-kadang karena proses malam,” ungkapnya.
“Apa yang disampaikan kami di siang hari,” imbuh Edi.
Hasil IKL rutin kemudian menjadi salah satu dasar bagi Dinkes untuk menentukan pemeriksaan lanjutan. Terlebih, dari 95 SPPG yang telah menjalani IKL, masih ditemukan sejumlah catatan yang perlu diperbaiki.
“Dari 95 SPPG yang kami lakukan IKL ada kekurangan,” kata Edi.
“Kekurangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada di inspeksi kesehatan lingkungan,” lanjutnya.
Catatan tersebut menurut Edi tidak akan dibiarkan berhenti dalam laporan pemeriksaan. Dinkesda Blora akan berkoordinasi dengan Satgas MBG untuk melakukan inspeksi mendadak.
“Ada beberapa catatan yang akan kami tindaklanjuti dengan tim gabungan dengan Satgas untuk sidak,” jelasnya.
Sidak akan dilakukan sewaktu-waktu. Pola tersebut dinilai penting untuk mendapatkan gambaran kondisi SPPG secara lebih utuh dan tidak hanya berdasarkan pemeriksaan yang telah dijadwalkan.
“Sidaknya akan kami lakukan sewaktu-waktu,” ujarnya.
Edi menegaskan, mekanisme pengawasan kesehatan terhadap SPPG juga tidak baru bergerak ketika terjadi dugaan keracunan. Dalam situasi adanya kasus, petugas kesehatan memang memiliki tugas berbeda, yakni menangani korban sekaligus melakukan penelusuran untuk mencari sumber persoalan.
“Jadi tidak hanya di saat ada keracunan, kami datang karena keracunan,” tegasnya.
“Di saat keracunan kami datang adalah menangani korban,” lanjut Edi.
Selain menangani korban, petugas juga melakukan proses pemeriksaan untuk mencari permasalahan yang mungkin menjadi penyebab kejadian. Pengambilan sampel menjadi salah satu bagian dari proses tersebut untuk kebutuhan pemeriksaan lebih lanjut.
“Mencari permasalahan, mengambil sampel dan lain-lain untuk bahan pemeriksaan,” katanya.
Edi menilai informasi mengenai pengawasan rutin ini perlu diketahui masyarakat. Sebab, aktivitas petugas puskesmas yang datang ke SPPG setiap bulan mungkin tidak selalu terlihat oleh publik.
“Tapi yang mungkin teman-teman belum diketahui secara pasti,” ujarnya.
“Setiap bulan teman-teman puskesmas minimal tiga sampai empat orang datang ke SPPG,” tegas Edi.
Pernyataan tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa pengawasan MBG di Blora memiliki dua sisi. Pertama, pengawasan rutin melalui IKL untuk melihat kondisi lingkungan, bahan makanan, penyimpanan dan SOP. Kedua, penanganan khusus ketika muncul kejadian yang diduga berkaitan dengan keamanan pangan.
Namun, adanya catatan kekurangan dari 95 SPPG membuat pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan rutin. Dinkes bersama Satgas MBG kini menyiapkan sidak untuk memastikan catatan tersebut benar-benar ditindaklanjuti.
Di tengah polemik MBG yang sebelumnya mencuat setelah MPPA melakukan aksi "ngesot" atau “glesotan” dan menyampaikan sejumlah tuntutan, keterangan Dinkes tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai pengawasan program.
Sebab, persoalan yang kini dipertanyakan bukan hanya apakah SPPG memiliki SOP, tetapi juga apakah SOP tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten. Pemeriksaan lapangan secara berkala dan sidak sewaktu-waktu menjadi instrumen untuk menjawab persoalan tersebut.
Edi menegaskan, seluruh hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi terhadap SPPG. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika muncul kasus, tetapi juga mendorong perbaikan sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.
Editor : Ahmad Adirin