Tan Malaka, Pahlawan Nasional yang Mengajarkan Indonesia Berpikir Logis

Reporter : Saputra
Ketua Riset Sistem Digital Forensik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) FTEIC Untag Surabaya, Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA., di makam Tan Malaka yang berada di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri Jawa Tim

Surabaya, MEMANGGIL.CO - Meski sudah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional sejak 1963, nama Tan Malaka masih sering dikaitkan dengan stigma ideologi kiri. 

Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya mengajak publik melihatnya secara utuh dan kritis.

Ajakan itu disampaikan Ketua Riset Sistem Digital Forensik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) FTEIC Untag Surabaya, Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA.

"Perbedaan ideologi tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kontribusi seseorang dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia," ujar Supangat, Selasa (10/11/2026). 

Tan Malaka menulis gagasan republik dalam Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia yang terbit di Kanton, Tiongkok, April 1925. 

Ia juga dikenal lewat Madilog atau Materialisme, Dialektika, dan Logika, yang mengajak masyarakat berpikir rasional dan tidak menerima pandangan tanpa penalaran.

Ia memaknai merdeka bukan hanya bebas dari Belanda, tetapi juga bebas dari feodalisme dan kapitalisme yang menindas rakyat kecil. 

Semangat itu diperjuangkan lewat Persatuan Perjuangan (PP) pada 1946 dengan semboyan "Merdeka 100%".

Tan Malaka juga berbeda pandangan dengan pemerintah yang menempuh diplomasi lewat Perjanjian Linggarjati dan Renville. Ia menekankan penyerahan kekuasaan secara penuh tanpa syarat.

Menurut Supangat, Tan Malaka adalah pemikir Marxis yang independen dan kritis, bahkan berbeda dengan garis Komintern, terutama dalam melihat pan-Islamisme dan gerakan nasionalis di Asia.

Perjalanan hidupnya diwarnai pengasingan, penahanan, dan puluhan nama samaran. Ia dieksekusi pada 21 Februari 1949 di Kediri, Jawa Timur, lalu ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Soekarno lewat Keppres Nomor 53 Tahun 1963.

Supangat menilai pemahaman yang utuh bisa dimulai dari pendidikan sejarah yang kritis, kajian karya asli di kampus dan komunitas literasi, serta pelestarian situs bersejarah Tan Malaka.

"Pada Hari Pahlawan, kita tidak harus menyetujui seluruh pemikiran seorang tokoh untuk mengakui kontribusinya. Menghormati pahlawan berarti bersedia melihat sejarah secara utuh, termasuk beragam pemikiran dan jalan perjuangan yang membentuk kemerdekaan Indonesia," jelas Supangat.

Editor : B. Wibowo

Peristiwa
Berita Populer
Berita Terbaru